Mendikbud Nadiem Tunda Program POP, Ini Alasannya...

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Makarim memastikan program organisasi penggerak ( POP) ditunda.

Menurut Nadiem, ada beberapa faktor yang menjadi bahan evaluasi sebelum memutuskan akhirnya program POP ditunda.

Namun, ia mastikan bahwa program tersebut akan berjalan pada tahun 2021.

“Setelah kami evaluasi selama satu bulan, kami memutuskan, karena ada beberapa faktor, untuk menunda program POP untuk tahun 2020. Jadinya program POP itu akan mulai ditahun 2021,” kata Nadiem saat rapat kerja dengan Komisi X di DPR RI, Kamis (27/8/2020).

“Jadi masih akan jalan, tetapi dengan memberikan kita waktu untuk melakukan berbagai macam penyempurnaan yang sebagian direkomendasikan oleh organisasi-organisasi masyarakat besar,” ucap dia.

Nadiem mengatakan, ada beberapa pertimbangan yang akhirnya membuat program POP diputuskan untuk ditunda, salah satunya untuk dapat merangkul kembali organisasi masyarakat di dunia pendidikan.

"Pertama, untuk memastikan kita bisa merangkul organisasi-organisasi masyarakat di dunia pendidikan yang luar biasa pentingnya untuk program kita dan untuk masyarakat Indonesia dengan ilmu mereka sudah berpuluh-puluh tahun," ujar Nadiem.

Kedua, memberi waktu kepada organisasi-organisasi masyarakat tersebut untuk merencanakan program pelatihan mereka, terutama mempersiapkan program di tengah pandemi Covid-19.

"Memberikan organisasi-organisasi tersebut waktu untuk merencanakan program pelatihannya, transformasi sekolahnya di masa Covid-19 ini dengan lebih detail," tutur Mendikbud.

Selain itu, memastikan dan menjawab kecemasan masyarakat maupun ormas jika ada organisasi di dalamnya yang dianggap tak layak.

“Misalnya kita harus mengecek dan mereverifikasi apa rekam jejak organisasi-organisasi masing-masing sekecil apa pun, kalau dia lolos seleksi harus kita check dan rechek,” ucap Nadiem.

“Jadi harapan kami dalam waktu dekat, bisa membawa kembali PGRI dan Muhammadiyah kembali ke program POP dan berbagai macam kolaborasi dengan pemerintah lainnya,” tutur dia. [kompas.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan