Bantuan Rp 600 Ribu hingga Prakerja Lanjut ke 2021, Sri Mulyani Lapor DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan rencana perpanjangan program bantuan sosial (bansos) di tahun 2021. Rencana tersebut merupakan hasil sidang kabinet paripurna yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sri Mulyani mengatakan, rencana perpanjangan beberapa program bansos di 2021 merupakan upaya penyesuaian karena masih berkembangnya kasus Corona di Indonesia. Dirinya pun melaporkan rencana tersebut kepada Komisi XI DPR.

"Saya sampaikan kepada Komisi XI, karena tadi barusan Sidang Kabinet Paripurna, juga tampaknya 2021 masih akan bergerak beberapa program PEN dan penanganan COVID karena kita tahu bahwa sampai akhir tahun meskipun ada harapan ada vaksin tapi COVID masih ada," kata Sri Mulyani di ruang rapat KK1 DPR, Jakarta, Senin (7/9/2020).

Sri Mulyani mengaku, keputusan memperpanjang atau mengurangi jumlah anggaran perlindungan sosial ke depannya harus bisa dipahami oleh Komisi XI DPR sebagai mitra utama Kementerian Keuangan.

Menurut Sri Mulyani, penyesuaian kebijakan penanganan COVID dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) harus dikelola secara fleksibel oleh Kementerian Keuangan selaku bendahara negara.

"Dalam konteks ini kami di Kemenkeu harus betul-betul fleksibel dalam melihat berbagai dinamika tapi tetap lihat disiplin fiskal," jelasnya.

"Jadi mohon untuk Komisi XI karena sebagai partner utama kami, juga bisa memahami dinamika yang harus kita kelola ini sebagai bendahara dalam situasi yang begitu sangat fleksibel dan berubah, tentu tanpa harus mengorbankan rambu-rambu prudential dari sisi fiskal policy kita," tambahnya.

Dapat diketahui, pemerintah berencana akan melanjutkan sejumlah program bantuan dan subsidi untuk masyarakat di tahun depan. Tujuannya untuk tetap menjaga daya beli masyarakat di tengah masa pandemi COVID-19 yang belum jelas kapan berakhirnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan ada beberapa program prioritas yang dipastikan akan berlanjut di tahun depan. Pertama banpres untuk modal UMKM.

"Program lanjutan yang dijadikan prioritas untuk bansos itu, satu bansos tunai yang terkait dengan banpres presiden untuk UMKM. Itu akan dilanjutkan," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/9/2020).

Kedua, lanjut Airlangga, bantuan untuk subsidi gaji juga akan dilanjutkan. Bantuan ini berupa uang tunai Rp 600 ribu per bulan untuk karyawan swasta yang aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Ketiga, pemerintah juga akan melanjutkan program bantuan Kartu Pra Kerja. Selain itu bansos tunai untuk PKH dan bantuan sembako juga rencananya akan tetap disalurkan. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan