Kelola Dana Bansos Rp 127 T, Mensos Minta Diawasi KPK


Menteri Sosial, Juliari P Batubara meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi tata kelola dan penyaluran bantuan sosial (bansos) di masa pandemi. Hal ini disampaikan Juliari saat bertemu pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Juliari mengatakan, pengawasan dari KPK dinilai penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dana bansos yang dikelola Kemsos di masa pandemi yang mencapai Rp 127 triliun dari Rp 203 triliun anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk perlindungan sosial dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Bahkan, Juliari meminta KPK tak segan menegur dirinya maupun jajarannya jika terdapat persoalan dalam penyaluran perlindungan sosial.

"Sesuai perintah Presiden dalam rangka penyerapan anggaran tentunya kami sangat ingin diberikan pendampingan dari semua teman-teman yang mengawal program pemerintah tentu di antaranya KPK. Kami tentu berharap KPK memberikan bimbingan dan juga teguran jika ada hal yang perlu kami perbaiki," kata Juliari dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Juliari mengatakan, Kementerian Sosial saat ini mendapat anggaran yang cukup besar. Selain program-program perlindungan sosial yang telah dijalankan secara reguler, Kemsos juga menjalankan program-program bantuan sosial yang bersifat khusus dalam penanganan virus corona. Untuk itu, dalam pertemuan dengan pimpinan KPK, Juliari meminta masukan lembaga antikorupsi agar program-program tersebut tepat sasaran, akutanbel dan sesuai aturan perundang-undangan.

"Tadi kami sampaikan ada dua program baru yang kita jalankan bulan ini. Kami berharap program yang kami jalankan tidak hanya tepat sasaran tapi juga akuntabel dan tidak berpotensi menyalahi aturan yang ada," katanya.

Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar memastikan pihaknya akan mendampingi dan mengawal Kemsos dalam menjalankan program bansos Covid-19. Lili memaparkan, melalui aplikasi Jaga Bansos, KPK telah menerima 1.074 keluhan masyarakat hingga 4 September 2020 terkait penyaluran bansos.

"Yang tertinggi di DKI, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ternyata dari 1.074 itu keluhan yang paling banyak itu hampir mencapai 500 keluhan tentang tidak terima bantuan tapi sudah melakukan pendaftaran," kata Lili.

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran, KPK mengingatkan Kemsos untuk terus memperbaharui data penerima bansos. Dikatakan, Kemsos harus menggandeng kementerian dan lembaga lainnya untuk memvalidasi data penerima bansos valid.

"Kami berikan masukan paling tidak tentang validasi data sangat penting, untuk jumlah penerima bantuan. Validasi data utama untuk menghindari atau minimalisir keluhan tersebut," kata Lili.[beritasatu.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan