Kinerja Mensos Juliari Dipuji, Diusulkan Dapat Penghargaan dari Jokowi


Sejumlah legislator di DPR RI memuji kinerja Menteri Sosial Juliari P Batubara dalam menangani masalah sosial di masa pandemi. Bahkan ada usulan supaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi penghargaan kepada menteri berusia 48 tahun itu.

Hal itu diketahui dari rekaman video politikus Senayan Marwan Dasopang yang beredar di media sosial pada hari ini, Jumat (4/9). Wakil ketua Komisi VIII itu mengusulkan kepada Presiden Jokowi supaya memberi penghargaan kepada Mensos Juliari.

Marwan mengatakan kinerja Mensos Juliari mampu menghindarkan Indonesia dari chaos (kerusuhan). Juliari dinilai berani dalam melangkah dan mengemban tugas negara mengatasi dampak sosial dari pandemi. Padahal para pengamat menyatakan, pandemi bisa mengarah ke situasi chaos.

“Dari chaos sosial bisa merembet ke masalah keamanan dan politik. Tapi ternyata ramalan itu tidak terbukti. Maka tugas berat yang dibebankan kepada Pak Juliari dan timnya ini terjawab sudah. Bahwa kekhawatiran pengamat tidak terbukti dan chaos sudah selesai (tidak terjadi),” kata wakil rakyat dari Sumatera Utara itu.

Saat ini, lanjut politikus PKB ini, pemerintah terus bergerak melakukan tahapan-tahapan perbaikan ekonomi. Sedangkan urusan sosial sudah selesai.

"Karena itu saya setuju dengan Pak Bukhori (anggota Komisi VII Fraksi PKS), selain Komisi VIII merekomendasikan (penghargaan), sebetulnya Pak Presiden juga layak memberikan penghargaan kepada Pak Juliari,” ucap Marwan.

Marwan tidak memungkiri bahwa di lapangan masih ditemukan satu dua kasus masyarakat merasa pelayanan kurang cepat, bantuan kurang tepat.

“Itu biasa di lapangan. Karena itu rencana kerja dan anggaran tahun 2021 sudah dijawab Pak Juliari. Termasuk rumitnya penyaluran bansos itu karena datanya kurang tepat. Sudah dijawab di sini ada anggaran Rp 1 triliun,” jelasnya.

Saat Rapat Kerja dengan Mensos Juliari pada Kamis kemarin (3/9), Komisi bidang sosial itu juga mengapresiasi kinerja Kemensos termasuk tingginya realisasi di tengah meningkatnya jumlah anggaran.

Mereka juga mengapresiasi capaian Kemensos yang dibuktikan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam Raker tersebut, Komisi VIII menyetujui usulan anggaran Kementerian Sosial untuk TA 2021 sebesar Rp 92,817 T. Anggaran ini naik Rp 30,793 T atau 49,65% dibanding pagu indikatif TA 2020 yang berjumlah Rp 62,024 T

Mensos Juliari pun mengapresiasi dukungan dari Komisi VIII. Dia menyatakan, ada tiga pertimbangan yang mendorong penyusunan TA 2021. Pertama, kejadian dan tren bencana yang cenderung meningkat, sehingga perlu dibarengi dengan upaya penguatan kesiapsiagaan.

“Kemudian juga pada tahun 2021, merupakan tahun pemulihan ekonomi, sehingga perlu upaya pemberdayaan sosial dan padat karya. Dan terakhir ada kebutuhan meneruskan target pembangunan yang tertunda tahun 2020, akibat refocusing anggaran penanganan Covid-19,” kata menteri dari PDIP ini.[jpnn.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan