Mensos: Nama Lembaga Penanggulangan Bencana Tak Perlu Disebutkan


Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah telah sepakat melanjutkan pembahasan RUU Penanggulangan Bencana. Namun, dalam penjelasannya, pemerintah menilai tidak perlu disebutkan nama lembaga yang menanggulangi bencana.

Hal itu disampaikan Menteri Sosial Juliari Batubara saat rapat bersama Komisi VIII DPR. Juliari menyampaikan hal yang ditekankan pemerintah dalam revisi UU Penanggulangan Bencana.

"Peraturan mengenai kelembagaan kami sepakat untuk diatur dalam UU ini. Namun kami berpendapat cukup besaran dan yang pokok saja, khusus yang terkait dengan fungsi lembaga penanggulangan bencana yang meliputi fungsi koordinasi, komando dan pelaksana," kata Juliari, Senin (7/9/2020).

"Begitu juga terkait dengan penamaan lembaga. Pemerintah berpendapat tidak perlu menyebutkan nama dari lembaga yang menyelenggarakan penanggulangan bencana," lanjutnya.

Pemerintah, kata Juliari, juga meminta agar pengalokasian dana penanggulangan bencana diatur dalam UU ini. Kemudian terkait penjatuhan sanksi pidana, pemerintah juga meminta agar diatur dalam UU.

"Ketentuan pidana yang diatur dalam RUU tentang penanggulangan bencana, kami mengusulkan dalam penjatuhan sanksi pidana tidak menerapkan sanksi pidana minimal, baik pidana penjara maupun pidana denda, melainkan saksi pidana maksimal," ujarnya.

Lebih lanjut, pemerintah sepakat untuk merevisi UU Penanggulangan Bencana saat ini, yakni UU Nomor 24 tahun 2007 karena tidak sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terjadi. Untuk itu, pemerintah menilai diperlukan UU baru.

"Untuk itu perlu ada UU baru mengenai penanggulangan bencana yang lebih komprehensif. UU baru dimaksudnya sebagai pengganti UU 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan diharapkan berisi sistem atau pengaturan penanggulangan bencana yang lebih terencana dan lebih terpadu," ujarnya.[detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan