Temui KPK, Menkop Teten Jelaskan soal Bantuan Presiden ke 9,1 Juta UMKM

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki melakukan pertemuan dengan KPK membahas soal penyaluran program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif. Teten mengatakan program itu kemungkinan akan dilanjutkan tahun depan.

"Di dalam rapat paripurna kemarin program ini juga kemungkinan akan terus dilanjutkan untuk tahun depan. Karena penyerapan cukup cepat dan memang sangat diharapkan oleh para pelaku usaha mikro yang saat ini. Modal mereka udah tergerus untuk keperluan konsumsi keluarga dan mereka butuh tambahan modal yang agar usaha tetap bisa berjalan," kata Teten dalam konferensi pers bersama pimpinan KPK di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan (9/9/2020).

Ia mengatakan program tersebut pada tahap pertama menyasar 9,1 juta penerima dan akan diusulkan naik hingga 15 juta penerima. Menurutnya, program itu menggunakan skema hibah. Teten mengaku banyak mendapat masukan dari pimpinan KPK.

"Tadi dibahas pertama skema. Karena skema ini hibah ya bukan pinjaman. Lalu juga kita bahas mengenai persyaratan, prosedur, anggaran termasuk juga payung hukumnya. Jadi saya ada banyak catatan tadi dalam diskusi dengan pimpinan KPK, baik itu untuk memastikan akuntabilitasnya maupun juga manfaat bagi UMKM itu sendiri," ujarnya.

Teten mengatakan ada 18 kementerian dan 43 lembaga yang mengurusi UMKM. Menurutnya, pihaknya sudah mengumpulkan 19 juta data. Dan setelah dilakukan verifikasi dikumpulkan 18 juta data penerima.

"Per hari ini sudah terealisir untuk 5,59 juta atau sekitar 61% per 3 September sejak 24 Agustus ini program ini diluncurkan," sebut dia.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengingatkan jika setiap pemberian bantuan sosial harus difokuskan untuk memulihkan masalah sosial dan ekonomi karena pandemi COVID-19. Untuk itu, Ghufron berharap bantuan yang diberikan untuk UMKM bisa tepat sasaran sehingga bisa membantu memulihkan ekonomi akibat pandemi Corona.

"Kami sampaikan hasil dari kami mengundang pak menteri koperasi dan UMKM dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, supaya bantuan tersebut tepat sasaran dan mendapatkan hasil impact ataupun output-nya sesuai yang kita harapkan yaitu memulihkan ekonomi akibat COVID-19," kata Ghufron. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan