Temui Mensos, KPK Paparkan Ada 1.074 Keluhan Terkait Bansos

KPK melakukan pertemuan dengan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara membahas soal bantuan sosial (Bansos). KPK mengatakan pihaknya menerima 1.074 keluhan terkait bantuan sosial (bansos) melalui aplikasi Jaga Bansos.

"Kami melihat masih banyak beberapa keluhan masyarakat tentang Bansos. Dari catatan kita dari Jaga Bansos itu kita terima hingga 4 September 2020 ada 1.074 Keluhan terkait bansos. Ini sudah kita sampaikan ke Pak Menteri Sosial," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (9/9/2020).

Lili mengatakan keluhan terkait Bansos paling banyak terjadi di DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat dan Jawa Tengah. Lili menambahkan mayoritas keluhan itu terkait pelapor tidak menerima Bansos padahal sudah mendaftar.

"Dan ternyata yang tertinggi itu dari DKI kemudian Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ternyata dari 1.074 itu keluhan yang paling banyak mencapai 500 adalah keluhan tentang tidak menerima bantuan padahal telah melakukan pendaftaran," ujarnya.

Lili mengatakan KPK memberikan sejumlah masukan kepada Kemensos untuk mengatasi masalah bansos itu. KPK meminta Kemensos memvalidasi data-data terkait penerima bansos.

"Kemudian kami telah berikan masukan tadi, paling tidak tentang validasi data itu penting DTKS dan tambahan dari pak menteri ya. Dan kemudian validasi itu menjadi utama untuk hindari keluhan-keluhan tersebut.

Selain itu, Lili juga berharap Kemensos menempatkan jajarannya untuk memantau langsung dana bansos. Sehingga, keluhan-keluhan dari masyarakat langsung ditindaklanjuti.

"Kemudian masih tingginya keluhan itu, tadi kita sarankan ke Pak Menteri dan jajarannya ada mungkin koneksi atau salah satu yang ikut awasi dana bansos sehingga keluhan tersebut bisa langsung ditindaklanjuti, tidak terlalu lama untuk diselesaikan," tutur Lili.

Sementara itu, Mensos Juliari Batubara menjelaskan tak semua yang mendaftar untuk penerima bansos pasti mendapat bantuan. Sebab, ia mengatakan setiap kementerian/lembaga yang turut menyalurkan bansos memiliki anggaran yang terbatas.

"Jadi harus diluruskan dulu bahwa tidak semua yang mendaftar pasti menerima itu yang harus diluruskan, karena baik Kemensos ataupun kementerian/lembaga lainnya yang diberi tugas penyaluran bansos pasti punya alokasi tidak ada yang tidak terbatas artinya alokasi itu sudah dihitung berdasarkan populasi dan berapa sih sebenarnya yang masuk DTKS di daerah tersebut," kata Juliari.

Meski demikian, Juliari menegaskan Kemensos akan berusaha semua yang terdampak pandemi Corona bisa mendapat bansos. Untuk itu, ia berharap Pemerintah Daerah bisa menangani masyarakat yang terdampak namun belum menerima bansos dari pemerintah pusat.

"Kita ingin yang terdampak bisa ditangani tapi yang daftar belum tentu dapat. Itu yang tentukan daerah, bukan siapa yang didapat, siapa yang tidak kemudian bantuan ada dari pusat dan daerah, pusat yang tentukan data dari daerah ini yang dapat, ini yang dapat ini ini. Kemudian sisanya itu yang kita harapkan ditangani Pemda," tuturnya. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan