Usulan Anggaran Rp 92,8 T Kemensos Disetujui Komisi VIII DPR

Usulan anggaran unit kerja Eselon I Kementerian Sosial (Kemensos) disetujui Komisi VIII DPR RI dalam rapat dengar pendapat (RDP) di ruang Komisi VIII DPR RI. Kemensos mengajukan anggaran Rp 92.817.590.291.000 dalam pagu anggaran tahun 2021.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tb. Ace Hasan Syadzili menyatakan Komisi VIII menyetujui usulan anggaran masing-masing unit UKE Eselon I Kemensos.

"Komisi VIII mendukung penuh usulan anggaran yang disampaikan masing-masing unit kerja (UKE) Eselon I Kemensos," ujar Ace dalam keterangan tertulis, Senin (14/9/2020).

Ace berpesan agar anggaran Kemensos dapat merespon dampak lanjut pandemi COVID-19. Ia menyatakan, respon Kemensos terhadap penanganan dampak pandemi sudah tercermin dalam alokasi anggaran Kemensos TA 2021.

"Saya juga berpesan agar dalam anggaran ini, memenuhi pendekatan money follows function, Di mana perencanaan dan penggunaan anggaran yang lebih fokus pada fungsi atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat," ulas Ace.

Dalam paparannya pada RDP tersebut, Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras menyampaikan, alokasi anggaran terbesar masih difokuskan untuk program perlindungan sosial, selebihnya dialokasikan untuk dukungan manajemen.

"Dari anggaran untuk perlindungan sosial Rp 91.005.985.946.000 atau 98,04% tersebut, tersebar di masing masing unit kerja Eselon I," urai Hartono.

Masing-masing pimpinan UKE I menjelaskan alokasi dan penggunaan anggaran. Program-program yang dibuat menitikberatkan pada penanganan dampak pandemi COVID-19 dan penguatan program yang tertunda.

Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) akan menganggarkan program Bantuan Sosial Tunai untuk 10 juta KPM pada tahun 2021. Selain itu, ada juga program kartu sembako.

Sementara itu, Ditjen Linjamsos melanjutkan Program Keluarga Harapan dan menambah cakupan komponen PKH. Adapun Ditjen Rehsos memperkuat asistensi rehsos (atensi) di UPT yang menangani 5 klaster sasaran, dan sarana prasarana balai rehsos. Ditjen Pemberdayaan Sosial akan melakukan redesign kube menjadi program kewirausahaan sosial (ProKus) dan puskesos.

Di samping itu, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial (BP3S) akan mulai melakukan pembangunan gedung Poltekesos Bandung yang telah disiapkan mulai 2018. Lalu, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemensos akan meningkatkan pengawasan dan pendampingan program termasuk tindak lanjut hasil pengawasan.

Hartono menambahkan Kemensos memberikan perhatian penting dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam Pagu Anggaran TA 2021, dialokasikan sebesar Rp1.355.917.176.000 untuk pengelolaan data, sistem, dan teknologi Informasi kesos, sebagai bagian penyempurnaan DTKS.

Dalam pengelolaan DTKS, pada tahun 2021, Kemensos menetapkan sasaran warga miskin/rentan dalam DTKS mengalami peningkatan cakupan, yakni menjadi 60% masyarakat dengan pendapatan terbawah.

"Prosentase tersebut setara dengan 41.697.344 rumah tangga, atau 162.003.487 jiwa," imbuh Hartono.

Usulan tentang perbaikan DTKS ini mendapat dukungan dari para anggota Komisi VIII. Dengan kualitas DTKS yang baik, diyakini akan meningkatkan ketepatan sasaran bantuan dan efektifitas program.

Di bagian lain, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Asep Sasa Purnama menjelaskan tentang bantuan sosial untuk merespon dampak pandemi yang berlanjut pada 2021. Ditjen PFM masih akan menyalurkan bansos tunai dengan target penerima sebanyak 10 juta KPM di 34 provinsi, termasuk di DKI Jakarta. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan