14 Provinsi yang Ada Pilkada Tidak Ada Zona Merah, Berikut Daftarnya

Kepala Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengungkap ada 14 provinsi yang ada Pilkada 2020 tidak dalam kondisi zona merah Corona. Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sempat masuk daftar, namun kembali keluar karena ada satu daerah yang kembali zona merah.

"Ada 14 provinsi yang ada kegiatan pilkada namun tanpa zona merah. Sulawesi Selatan sempat masuk tetapi data terakhir ada tambahan 1 kabupaten/kota yang zona merah. Jadi sebenarnya provinsi Sulawesi Selatan sudah menunjukkan tren yang sangat baik namun pada hari kemarin ada penambahan," ujar Doni Monardo seusai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi secara virtual, Senin (12/10/2020).

Doni pun berbicara mengenai Pilkada di tengah pandemi Corona. Ia menyebut, permasalahan adalah soal kedisplinan warga terhadap protokol kesehatan COVID-19.

"Di sini dapat disimpulkan masalahnya bukan ada atau tidaknya pilkada. Masalahnya adalah lebih kepada masalah kepatuhan terhadap disiplin menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumuman, serta cuci tangan," tutur Doni.

Berikut daerah peserta pilkada yang tidak ada zona merah per 12 Oktober 2020:

1. Sulawesi Utara: Pilgub dan 7 Pilwali/Pilbup
2. Sulawesi Tengah: Pilgub
3. Sulawesi Barat: 4 Pilbup
4. Nusa Tenggara Barat: 7 Pilwali/Pilbup
5. Maluku Utara: 8 Pilwali/Pilbup
6. Lampung: 8 Pilwali/Pilbup
7. Kepulauan Riau: Pilgub
8. Bangka Belitung: 4 Pilwali/Pilbup
9. Kalimantan Utara: Pilgub
10. Kalimantan Tengah: Pilgub
11. Kalimantan Barat: 7 Pilwali/Pilbup
12. Jawa Timur: 19 Pilwali/Pilbup
13. Gorontalo: 3 Pilwali/Pilbup
14. Bengkulu: Pilbup

Doni juga menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan soal potensi klaster Corona baru akibat libur panjang akhir pekan. Seperti diketahui, Kamis (29/10) merupakan tanggal merah libur Maulid Nabi dilanjutkan cuti bersama pada Jumat (30/10) lalu libur akhir pekan pada Sabtu dan Minggu-nya.

"Tadi bapak presiden mengingatkan tentang libur panjang yang berpotensi menimbulkan klaster baru," jelasnya.

"Oleh karenanya Pak Presiden mengatakan beberapa waktu sebelum adanya waktu libur panjang harus ada yang mengingatkan sehingga kita semuanya bisa mengambil langkah-langkah yang tepat agar tidak terjadi tambahan kasus pada saat liburan," lanjut Doni. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan