Arahan Cepat Luhut Sambut Curhatan Anies


Anies Baswedan mengaku ada kendala dalam pengajuan klaim perawatan rumah sakit untuk pasien COVID-19. Atas curahan hati (curhat) Gubernur DKI Jakarta itu, Luhut Binsar Pandjaitan langsung memberikan perintah untuk ditindaklanjuti.

Luhut yang merupakan Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) itu mendengar soal 4 kendala yang disampaikan Anies. Apa saja kendala itu?

Anies menyampaikan soal belum tersedianya petunjuk teknis untuk klaim pembiayaan kasus COVID-19 dengan penyakit penyerta yang tidak berhubungan, perbedaan persepsi antara DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) dengan verifikator terkait diagnosis komorbid dan kriteria pulang dan kriteria akhir penjaminan, dan terakhir soal pengobatan terapi tambahan seperti intravena, immunoglobulin, plasmaconvelesens, stem sel dan anti interleukin yang masih dalam tahap klinis tidak dapat diklaimkan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Luhut pun langsung memberikan respons.

Dia memerintahkan Direktur BPJS Kesehatan Fahmi Idris agar terapi obat bagi pasien COVID-19 bisa diklaimkan. Luhut ingin semua yang dikeluhkan oleh Anies dapat ditanggung BPJS, termasuk perawatan bayi yang lahir dari ibu yang terpapar COVID-19.

"Untuk kepentingan kemanusiaan, tolong terapi obat seperti yang disebutkan oleh pak Anies tadi dapat ditanggung juga oleh BPJS apalagi sebagian besar obat-obat itu mampu kita produksi dalam negeri," kata Luhut dalam keterangannya, Rabu (30/9/2020).

Arahan Luhut itu disampaikan saat memimpin rapat koordinasi bersama para gubernur. Selain Anies, gubernur lain yang hadir yaitu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga Gubernur Bali Wayan Koster.

Luhut pun meminta BPJS Kesehatan mempercepat pembayaran klaim perawatan pasien COVID-19. Luhut meminta para gubernur yang hadir dalam rapat tersebut berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

"Saya minta BPJS segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukan verifikasi data rumah sakit yang klaimnya terkendala agar tidak memengaruhi cash flow_rumah sakit yang merawat pasien Covid 19," kata Luhut.

"Tolong para gubernur segera perintahkan dinas kesehatan, perwakilan BPJS Kesehatan di daerah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit yang belum mengajukan klaim dan verifikasi klaim RS yang belum selesai agar penanganan pasien COVID tidak tersendat," sambung Luhut.

Luhut juga meminta para gubernur terus memantau ketersediaan obat sesuai protokol perawatan pasien Corona. Protokol itu dibuat oleh Kemenkes bersama 5 perhimpunan dokter spesialis.

"Kepada semua gubernur dan perwakilan kepala daerah yang hadir saya minta di minggu kedua Oktober cek suplai obat untuk semua RS Rujukan COVID-19 jangan sampai ada korban karena nggak ada obat begitupun dengan ketersediaan alat medis dan ruang isolasi," tutur Luhut. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan