Menaker Ungkap Poin Tambahan di UU Cipta Kerja yang Untungkan Pekerja


Pemerintah menyatakan UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR tetap melindungi buruh dan pekerja. Salah satu bentuknya sebelumnya tak ada di UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menaker Ida Fauziah awalnya menyebut ada sejumlah pemelintiran isi klaster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja. Dia menegaskan UU Cipta Kerja tetap memberi perlindungan hak ke buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

"UU Cipta Kerja mengatur perlindungan tambahan berupa kompensasi pekerja atau buruh saat berakhirnya PKWT. Jadi ketentuan syarat itu tetap diatur sebagaimana UU 13 2003," kata Ida dalam jumpa pers di Kemenko Perekonomian, Rabu (7/10/2020).

Ida juga memaparkan tambahan di UU Cipta Kerja. Tambahan aturan ini sebelumnya tidak ada di UU 13/2003.

"Ada tambahan baru yang tidak dikenal dalam UU 13/2003 yang justru memberi perlindungan ke pekerja PKWT yaitu adanya kompensasi kepada pekerja atau buruh saat berakhirnya PKWT," paparnya.

Pemerintah juga memastikan UU Cipta Kerja juga mempertahankan perlindungan hak bagi pekerja dan buruh outsourcing. "UU Cipta Kerja memasukkan prinsip perlindungan hak bagi buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alihdaya sepanjang objek pekerjanya masih ada," ungkap Ida.

Perlindungan yang lain, UU Cipta Kerja juga mengatur syarat perizinan ke perusahaan outsourcing. Ida memastikan perizinan bisa terkontrol. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan