Mendagri Tegaskan UU Cipta Kerja Akan Permudah Izin Usaha di Daerah


Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan peran kementeriannya di UU Cipta Kerja, yaitu di klaster administrasi. Dia menjamin UU Cipta Kerja akan mempermudah izin membangun usaha.

"Kemendagri dalam hal ini lebih banyak berperan dalam klaster administrasi pemerintahan, tadi dijelaskan oleh Bapak Menkum HAM dan intinya bahwa kita tahu bahwa sistem administrasi pemerintahan kita ada yang di pusat ada juga di daerah sesuai dengan asas desentralisasi dan otonomi daerah," kata Tito di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Tito menegaskan pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan dalam mengurusi izin usaha. Hanya, mekanisme dan prosedur dalam membuat izin usaha dipangkas seminim mungkin.

"Dalam undang-undang ini, kewenangan daerah tetap pada daerah cuma harus ada penyederhanaan jenis dan prosedur dalam rangka berusaha di daerah, kita tahu banyak permasalahan di daerah, di antaranya kesulitan masyarakat untuk mendapatkan izin untuk berusaha di daerah," ujarnya.

Tito mengatakan sistem administrasi yang ada saat ini terbilang cukup rumit, bahkan bisa berbulan-bulan. Dia membandingkan dengan negara lain yang selesai dalam hitungan jam.

"Banyak anak-anak muda kita yang sekarang menjadi tenaga kerja produktif mereka ingin berusaha dan lain-lain, sering kali terhambat di daerah. Bayangkan di New Zealand hitungannya jam untuk keluar izin, di Singapura hitungannya hari. Kita kadang-kadang kasihan masyarakat kita untuk buka warung, buka minimarket, buka restoran untuk usaha dan keluarganya, mereka kadang-kadang seminggu, dua minggu, sebulan, bahkan ada yang sampai berbulan-bulan," ujarnya.

"Kenapa? Karena dipingpong sana, pingpong sini, prosedurnya panjang, ada izin, anaknya izin lagi, rekomendasi-rekomendasi di eselon 4 eselon 3. Nanti kan adanya UU tentang Cipta Kerja ini prosedur dipotong," lanjut Tito.

Lebih lanjut Tito mengatakan pihaknya akan mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang prosedur izinnya disederhanakan. Identifikasi jenis usaha ini diperkirakan akan selesai bulan depan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Maka salah satu turunan pada UU Cipta Kerja ini adalah penyederhanaan jenis dan prosedur berusaha di daerah, artinya akan ada peraturan pemerintah untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi jenis-jenis usaha apa saja yang harus disederhanakan dan prosedurnya seperti apa. Itu perintah presiden, paling lambat bulan depan harus selesai, sehingga anak-anak muda kita masyarakat kita kelas menengah ke bawah, mereka mau buka warung, restoran usaha-usaha tadi termasuk usaha-usaha kreatif itu menjadi lebih mudah untuk menyerap tenaga kerja," ujarnya.

Dalam pembahasannya, Tito akan mengajak asosiasi pemerintah daerah. Jadi aspirasi dari masyarakat dapat tersampaikan melalui asosiasi-asosiasi.

"Kami besok sudah memulai untuk membuat rencana peraturan pemerintahnya, kemudian setelah itu draf sudah selesai, kami akan mengundang, tidak akan bekerja sendiri, mengundang rekan-rekan asosiasi pemda, ada lima asosiasi bupati, asosiasi wali kota, asosiasi gubernur, asosiasi DPRD tingkat I, asosiasi DPRD tingkat II, mari kita identifikasi jenis-jenis usaha apa saja yang harus disederhanakan dan bagaimana prosedurnya," tuturnya. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan