Menko Luhut Perintahkan Bentuk Tim Terpadu Pantau Program Tol Laut


Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan perintahkan pembentukan tim terpadu untuk pemantau proyek tol laut. Tim terpadu ini terdiri dari lintas kementerian lembaga.

Dari Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut mengutus Plt Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia GL Kalake.

"Saya tugaskan Deputi saya Pak Odi (Plt Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia GL Kalake)," kata Luhut dalam Rapat Koordinasi Sinergi Kelembagaan Tol Laut dan Sislognas, Jakarta, Kamis (1/10).

Luhut memerintahkan Ayodhia untuk mengawal program tol laut. Dia ingin program tersebut diupayakan masuk ke dalam National Logistic Ecosystem (NLE).

Luhut meminta dalam waktu satu minggu tim telah dibentuk dan mengatur pertemuan untuk mengetahui perkembangan terkini.

"Saya minta seminggu dari sekarang, Pak Odi agar bisa mengatur pertemuan untuk mengetahui perkembangan dan tindak lanjutnya," perintah Luhut.

Data per 15 September 2020 tercatat dalam perkembangan pelaksanaan Tol Laut, ada 20 jumlah trayek. Sebanyak 100 Pelabuhan Singgah termasuk Pelabuhan Galela-Malut yang terbaru.

Total muatan berangkat sebesar 8708 TEUS dan total muatan balik sebesar 2552 TEUS. Jumlah armada, sebanyak 25 Kapal dengan penugasan kepada PT Pelni, ASDP dan Djakarta Lloyd.

Untuk integrasi moda Tol laut dengan Angkutan Perintis Darat yakni Timika 5 lintas, Merauke 1 lintas, dan Natuna 1 lintas. Adapun penugasan diberikan kepada Perum Damri yang akan menghubungkan Pelabuhan dan Bandara/Sentra Logistik. Jembatan Udara, Timika 7 rute, Dekai 10 rute, Masamba 2 rute, Tarakan 3 rute dan Tanah Merah 5 rute.

Tol Laut Bakal Bawa Indonesia jadi Poros Maritim Dunia

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong agar program tol laut terus berjalan dengan peningkatan kapasitas dan layanan.

Hal itu dikarenakan tol laut berperan besar untuk menghubungkan konektivitas nusantara melalui wilayah perairan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bilang, Indonesia memiliki sejarah panjang dengan kejayaan maritim pada masanya.

"Kekuatan maritim Indonesia dikenal sejak dulu, sudah seharusnya kita memaksimalkan potensi yang ada dengan terobosan baru untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang kuat, bermartabat dan berdaulat," ujar Menhub Budi dalam peluncuran buku Tol Laut, Konektivitas Visi Poros Maritim Indonesia, Senin (21/9/2020).

Senada dengan Menhub Budi, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menyatakan pemanfaatan wilayah perairan yang potensial sejalan dengan visi poros maritim yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

"Gagasan visi poros maritim dunia yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 9th Asean Summit di Myanmar tanggal 13 November 2014 merupakan deklarasi bangsa Indonesia untuk mengembalikan identitas Indonesia sebagai bangsa maritim," ujar Yudo.

Yudo menyatakan, menurut Alfred Thayer Mahan (perwira Angkatan Laut AS), ada 6 elemen yang membuat suatu negara bisa menjadi negara maritim yang kuat.

Elemen tersebut antara lain geographical position (posisi geografi), physical conformation (bentuk fisik), extent of territory (luas wilayah), number of population (jumlah penduduk), national character (karakter bangsa) dan character of government (karakter pemerintah).

"Enam elemen tersebut dimiliki bangsa Indonesia sehingga negara kita bisa menjadi negara maritim yang kuat dan besar saat seperti masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit," tandas Yudo.

Adapun, gagasan dibentuknya tol laut sendiri dilatarbelakangi oleh kondisi laut Indonesia yang 2/3-nya terdiri dari perairan yang selama ini kurang mendapat perhatian memadai.

"Padahal, wilayah perairan merupakan sarana dasar mutlak bagi transportasi di laut sehingga Indonesia memerlukan terobosan baru dengan memanfaatkan potensi wilayahnya," kata Yudo.

Jurus Kemenhub Optimalkan Muatan Balik Tol Laut yang Masih Rendah

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mengembangkan efisiensi dan efektivitas program tol laut demi meratakan disparitas harga bahan pokok di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Indonesia Timur.

Kendati, pelaksanaan tol laut diakui masih memiliki kelemahan di tingkat muatan angkutan balik yang masih rendah. Ketika kapal tol laut berangkat ke suatu daerah, diharapkan komoditas unggulan wilayah tersebut ikut terangkut saat kapal kembali ke wilayah asal.

Nantinya, komoditas tersebut dapat diperdagangkan di wilayah asal sehingga ekonomi wilayah tujuan tadi bisa lebih baik.

"Bagaimana muatan balik ini kita tingkatkan secara sistemik, bagaimana daerah tujuan kapal tol laut bisa meng-create muatan dari situ untuk balik ke daerah asal, ini tantangan kita," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus H. Purnomo dalam paparan secara virtual, Senin (21/9/2020).

Untuk itu, Kemenhub telah menyiapkan strategi peningkatan muatan balik tersebut, diantaranya dengan memanfaatkan program integrasi Rumah Kita dan Gerai Maritim.

Rumah Kita merupakan sentra logistik yang membantu distribusi barang-barang pokok agar tidak terjadi disparitas harga antara wilayah Indonesia barat dan timur.

Adapun penanggungjawab Rumah Kita adalah BUMN di bidang transportasi laut seperti PT Pelindo I untuk wilayah Nias dan Mentawai, PT Pelindo II (Natuna dan Tahuna), PT Pelindo III (Dompu, Waingapu, Rote dan Kalabahi), PT Pelindo IV (Nabire, Tobelo, Sebatik, Tidore dan Sangatta/Lhoktuan), PT Pelni (Morotai, Saumlaki, Manokwari dan Timika) hingga PT ASDP (Merauke, Namlea). Jumlahnya sendiri terus mengalami perubahan dan peningkatan.

Sementara Gerai Maritim merupakan program integrasi bersama Kementerian Perdagangan yang fungsinya juga hampir mirip seperti Rumah Kita, yaitu untuk meningkatkan kelancaran arus barang, peningkatan perdagangan antar pulau dan menjaga ketersediaan barang.

"Harapannya ini akan mentrigger supaya distribusi bisa berjalan dengan baik namun kolektivitas dari muatan balik juga terjadi," kata Agus.

Untuk mendukung kelancaran hal ini, tentunya dukungan dan sinergi dari seluruh Kementerian/Lembaga harus diperkuat, karena selain harga bahan pokok yang sama rata, keberhasilan tol juga akan memajukan ekonomi daerah.

"Kami menyediakan jalur untuk mengangkut komoditas barang pokok penting dari daerah asal ke tujuan. Marilah kita manfaatkan hal ini untuk meningkatkan ekonomi di daerah," tandas Agus.[liputan6.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan