Pemerintah Sesalkan Aksi Anarkis di Demo Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan sikap pemerintah terhadap demo penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang berujung ricuh di sejumlah daerah, termasuk di Jakarta. Pemerintah menyayangkan aksi-aksi anarkis itu.

Awalnya, Mahfud menyatakan pemerintah menghormati kebebasan berpendapat setiap warga negara. Namun hal tersebut harus dilakukan sesuai aturan yang ada.

"Pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi terkait dengan UU Cipta Kerja sepanjang semua itu dilakukan dengan damai, menghormati hak-hak warga yang lain, dan tidak mengganggu ketertiban umum," ujar Mahfud Md di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2020).

Oleh karena itu, pemerintah menyesali tindakan-tindakan anarkis pada demo yang terjadi hari ini. Bahkan sampai ada yang merusak fasilitas umum hingga melukai aparat dan melakukan penjarahan.

"Pemerintah menyayangkan adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh massa di tempat-tempat tertentu dengan merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas, dan juga menjarah," tutur Mahfud.

"Tindakan itu jelas merupakan tindakan kriminil yang tidak dapat ditolerir dan harus dihentikan," sambungnya.

Mahfud menegaskan, Omnibus Law Cipta Kerja dibuat justru untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Omnibus Law, pemerintah ingin memastikan adanya penciptaan lapangan pekerjaan.

"Perlindungan terhadap buruh, penyederhanaan birokrasi dan kemudahan berusaha serta untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pungli, dan pencegahan tindak pidana korupsi lainnya," tambah Mafhud.

Saat menyampaikan sikap pemerintah, Mahfud didampingi oleh Kapolri Jenderal Idham Azis, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Selain itu ada juga Mendagri Tito Karnavian dan Kepala BIN Budi Gunawan. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan