Perjalanan Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam 20 Poin

Tepat setahun lalu, Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024. Berikut adalah perjalanan setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, dirangkum dalam 20 poin.

Berdasarkan catatan pemberitaan detikcom hingga Selasa (20/10/2020), banyak hal yang telah terjadi selama setahun ini. Pandemi Covid-19 dan demonstrasi menjadi catatan paling dominan.

Mundur ke belakang, demonstrasi mahasiswa menolak sederet rancangan undang-undang (RUU) dan pelemahan KPK terjadi sejak sebulan sebelum hari pelantikan Jokowi-Ma'ruf. Ada pula demo-demo soal isu Papua. Demo-demo di berbagai daerah itu banyak yang berujung kerusuhan, bahkan menimbulkan korban jiwa.

Jokowi-Ma'ruf Amin dilantik pada 20 Oktober 2019. Dalam acara pelantikan pada Sidang Paripurna MPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jokowi-Ma'ruf mengucap sumpah untuk menunaikan kewajibannya.

Selanjutnya, berbagai dinamika politik dan pemerintahan terjadi. Indonesia juga kedatangan 'tamu' yang mengejutkan, yakni virus Corona yang bikin repot semuanya.

Berikut adalah perjalanan setahun Jokowi-Ma'ruf:

1. Merangkul Prabowo

Presiden Jokowi menunjuk rivalnya di Pilpres, Prabowo Subianto, menjadi Menteri Pertahanan. Dirangkul Jokowi, Prabowo bersedia untuk "bekerja sekeras mungkin untuk mencapai sasaran", begitulah yang dia katakan usai bertemu Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada 21 Oktober 2019.

"Selamat pagi, Pak. Saya kira tugas beliau saya tidak usah menyampaikan, beliau lebih tahu daripada saya," sapa Jokowi ketika memperkenalkan para menterinya, pada 23 Oktober 2019.

Saat itu, Jokowi memperkenalkan susunan kabinetnya, dia namakan sebagai Kabinet Indonesia Maju. Sejumlah nama lama dipertahankan, ada pula nama baru, seperti politikus Partai Gerindra Edhy Prabowo yang menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.

2. Ahok jadi Komut Pertamina

Teman lama Jokowi semasa di Balai Kota Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menjadi Komisaris Utama Pertamina. Meski begitu, mantan Wakil Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta itu tetap ikut proses seleksi.

"Kita tahu kinerjanya Pak Ahok," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, 14 November 2019.

Pemilihan bos Pertamina tidak bisa sembarangan, namun harus melalui sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai Presiden RI. Ahok sah menjadi Komut Pertamina pada 25 November 2019.

3. Jokowi menjadi Asian of The Year

Oleh THe Straits Times Singapura, Jokowi dinobatkan sebagai Asian of The Year 2019. Wajah Jokowi terpampang di halaman depan dengan keterangan 'respected leader at home and abroad'.

"Terima kasih. Ini kehormatan bukan untuk saya semata-mata, tapi untuk Indonesia," kata Jokowi lewat Instagram, 5 Desember 2019.

4. Terungkapnya kasus Novel Baswedan

Peristiwa penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan memang sudah terjadi pada 17 April 2017. Namun, kasusnya berlarut-larut. Jokowi memerintahkan para penegak hukum bekerja cepat mengungkap pelakunya.

"Saya bilang secepatnya diumumkan. Siapa (pelaku)," ujar Jokowi di Hotel Mulia, Jalan Asia Afrika, Tanah Abang, 10 Desember 2019. "Saya tidak berbicara masalah bulan. Kalau sudah saya bilang secepatnya, berarti dalam waktu harian," kata Jokowi.

26 Desember 2019, polisi menyatakan berhasil mengamankan pelaku penyerangan, yakni Ronny Bugis dan Rahmat Kadir. Keduanya kemudian dijatuhi hukuman 2 tahun dan 1,5 tahun bui.

5. Usir kapal China di Natuna

Isu geopolitik ini menjadi pembuka tahun 2020. Kapal-kapal China memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di laut Natuna. Kementerian Luar Negeri China bersikukuh kapal mereka sah berada di wilayah itu.

Jokowi turun tangan. Dia berkunjung ke Natuna, 8 Januari 2020. "Hari ini saya ingin memastikan dan memberitahukan bahwa Kepulauan Natuna adalah teritorial kita yang masuk dalam wilayah NKRI," kata Jokowi, dilansir Antara.

Sehari berselang, kapal-kapal China di Natuna dilaporkan keluar dari ZEE. "Saya kira kunjungan Bapak Presiden ke Natuna merupakan pesan dari pemerintah kita kepada Beijing," kata Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, 9 Januari.

6. Keluarga Jokowi, Ma'ruf dan Prabowo Maju Pilkada

Setidaknya ada dua nama terkemuka dari keluarga Jokowi yang maju ke Pilkada 2020, yakni putranya bernama Gibran Rakabuming Raka di Solo dan menantunya bernama Bobby Nasution di Medan. Isu pembangunan politik dinasti Jokowi muncul.

"Dinasti itu dinasti gimana. Ini yang menentukan itu rakyat. Semuanya mempunyai hak untuk dipilih dan memilih," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1) lalu.

Wapres KH Ma'ruf Amin juga kena isu serupa. Putrinya bernama Siti Nur Azizah maju di Pilkada Tangerang Selatan. "Pasti kalau kita pamit sama orang tua kan biasa, yang pasti orang tua mendukung," kata Siti Nur Azizah, 16 September 2019 silam.

Ada pula keponakan Menhan Prabowo yakni Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang maju di Pilkada Kota Tangerang Selatan. Di Pilbup Kediri, ada putra dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung bernama Hanandhito Himawan Pramono yang maju ke arena kontestasi.

7. Tolak kepulangan kombatan ISIS

Jokowi tegas menolak kepulangan petempur ISIS ke Indonesia. Sikap ini demi melindungi ratusan juta penduduk Indonesia dari gangguan keamanan. Jokowi meminta 689 orang kombatan ISIS asal Indonesia diidentifikasi supaya bisa dicegah masuk Indonesia.

"Saya kira kemarin sudah disampaikan bahwa pemerintah punya tanggung jawab keamanan terhadap 267 juta penduduk Indonesia, itu yang kita utamakan. Oleh sebab itu, pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada di sana, ISIS eks WNI," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

Ma'ruf Amin, di kesempatan terpisah, menganalogikan pemulangan para WNI eks ISIS itu dengan penularan virus Corona yang tengah ramai jadi perbincangan dunia. "Tentu kita pertama tidak ingin mereka yang sudah, apa ya namanya, terjangkit, terpapar radikalisme itu tentu kalau dikembalikan apakah melakukan penularan atau tidak," kata Ma'ruf, Rabu (5/2) lalu.

8. Corona muncul, Jokowi ingin beri diskon wisatawan

Pada Februari 2020, dunia sudah beranjak ribut soal virus Corona. Di dalam negeri, Jokowi berencana memberikan diskon bagi wisatawan sebesar 30% untuk mendorong sektor turisme usai merebaknya virus dari Wuhan China itu.

"Diskon atau insentif bagi wisman, yaitu 30% dari tarif riil. Tapi nanti kita putuskan, ini belum diputuskan. Mungkin kita beri waktu selama 3 bulan ke depan, untuk destinasi-destinasi yang nanti juga akan kita putuskan," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/2) lalu.

9. Corona benar-benar tiba di RI

Kasus positif COVID-19 pertama di Indonesia diumumkan. Kasus 1 dan 2 virus Corona menimpa dua orang, yakni ibu dan putrinya, warga Depok, Jawa Barat, yang tertular oleh warga negara Jepang.

"Ternyata orang (WN Jepang, red) yang terkena virus Corona berhubungan dengan 2 orang, ibu 64 tahun dan putrinya, 31 tahun," kata Jokowi di Istana Negara, 2 Maret 2020.

Sejak saat itu, angka positif Covid-19 hingga angka kematian Covid-19 terus bertambah. Sampai saat ini, Indonesia (juga dunia) masih berjuang mengatasi pandemi ini.

10. Jokowi tetapkan darurat Corona

Kasus Covid-19 semakin naik. Pada 31 Maret, Jokowi menetapkan status darurat kesehatan masyarakat lewat Keputusan Presiden (Keppres) dan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Status PSBB bisa ditetapkan daerah dengan cara berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

"Pemerintah juga sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut," kata Jokowi, Selasa (31/3). lalu. Jokowi tidak mengambil opsi lockdown nasional.

11. Jokowi tetapkan Covid-19 bencana non-alam

Pada 13 April 2020, Lewat Keppres Nomor 12 Tahun 2020, Jokowi menetapkan kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia sebagai bencana non-alam.

Selanjutnya, Lewat Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan COVID-19, Jokowi membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, diketuai oleh Kepala BNPB Doni Monardo.

Selain itu, pemerintah juga mendirikan Rumah Sakit Darurat khusus Corona di Pulau Galang, Kepulauan Riau, serta mendirikan Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Wisma Atlet, Kemayoran, DKI, yang juga berfungsi sebagai tempat isolasi.

12. Mudik lebaran dilarang

Lebaran tahun 2020 diliputi pandemi. Jokowi melarang warga untuk mudik lebaran.

"Mudik semuanya akan kita larang," ujar Jokowi membuka ratas di Istana Presiden yang disiarkan langsung lewat akun YouTube Setpres, Selasa (21/4) lalu.

Pada 23 Mei, Jubir Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 pada saat itu, Achmad Yurianto, mengimbau masyarakat salat dan takbir di rumah. Saat itu, angka pandemi mencapai 21.745 kasus positif COVID-19.

Pernyataan Jokowi sempat menjadi pembahasan seru. Di acara Mata Najwa, Rabu (22/4), Jokowi menyatakan mudik dan pulang kampung itu berbeda. "Ya kalau mudik itu di hari Lebaran-nya, beda, untuk merayakan Idul Fitri. Kalau yang namanya pulang kampung itu bekerja di Jakarta, tetapi anak-istrinya ada di kampung," kata Jokowi.

13. Pemerintah minta maaf

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta maaf kepada publik lantaran pandemi virus Corona belum juga teratasi. Alasannya, Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk yang banyak. Pemerintah telah berusaha maksimal untuk menjaga aspek kesehatan hingga ekonomi warganya.

"Kami pemerintah mohon maaf karena memang bahaya belum hilang, bahaya Corona ini belum hilang. Untuk menghilangkan ini bukan sesuatu yang mudah karena Indonesia ini selain Corona juga merupakan virus yang sulit dihadapi, kita bangsa Indonesia itu memiliki jumlah penduduk yang besar dibanding negara-negara ASEAN lainnya, dan wilayah kita juga sangat luas dari Sabang sampai Merauke, ini juga kesulitan tersendiri," ujar Ma'ruf dalam saluran YouTube BNPB, pada Kamis (21/5) lalu.

14. Jokowi marah dan ancam reshuffle!

Jokowi memarahi para menterinya pada rapat 18 Juni. Sebabnya, para menteri bekerja seperti kondisi normal bukan pandemi Covid-19. Dia mengancam reshuffle.

"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana ini krisis," tegas Jokowi pada momen itu, terekam dalam tayangan yang disampaikan kanal YouTube Setpres pada 28 Juni 2020.

"Langkah apapun yang extra ordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara. Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi sambil mengangkat ketua tangannya.

15. Jokowi bentuk Komite Penanganan Covid

Lewat Perpres No 82 Tahun 2020 yang dia teken pada 20 Juli 2020, Jokowi membentuk Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan ERcik Thohir sebagai Ketua Pelaksana.

Belakangan, pada 14 September, diketahui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan ditunjuk menjadi Wakil Ketua Komite. Gugus Tugas Penanganan Covid-19 diganti nama menjadi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

16. Pemerintah minta DPR tunda pembahasan RUU HIP

Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang merupakan usulan DPR menuai kontroversi. Pemerintah akhirnya meminta DPR menunda pembahasan RUU itu.

Kontroversi HIP ada dalam muatan trisila, ekasila, dan isu Tap MPRS soal pembubaran PKI yang tidak disertakan sebagai konsideran.

"Terkait RUU HIP, Pemerintah menunda untuk membahasnya dan meminta DPR sebagai pengusul untuk lebih banyak berdialog dan menyerap aspirasi dulu dengan semua elemen masyarakat," kata Menko Polhukam Mahfud Md dalam akun Twitter-nya, @mohmahfudmd, seperti dilihat detikcom, Selasa (16/6).

17. Gaduh di Kemdikbud

Keriuhan muncul dari Kementerian Pendidikan yang dipimpin Menteri Nadiem Makarim. Program Organisasi Penggerak (POP) Kemdikbud menuai kontroversi. Pihak DPR menyebut anggaran POP sebesar Rp 595 miliar. Muhammadiyah, LP Ma'arif MPBNU, hingga PGRI menolak. Isu kriteria lembaga yang dipilih sebagai POP dan mendapat kucuran dana APBN menjadi poin krusial.

"Dengan penuh rendah hati saya memohon maaf atas segala keprihatinan yang timbul dan berharap agar tokoh dan pimpinan NU, Muhammadiyah, dan PGRI bersedia untuk terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program yang kami sadari betul masih belum sempurna," kata Nadiem dalam video pada Selasa (28/7). Nadiem memastikan akan ada evaluasi terhadap POP namun program akan tetap jalan.

Ada pula demonstrasi mahasiswa yang menuntut keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Nadiem akhirnya menerbitkan Permendikbud Tahun 25 Tahun 2020 tentang ketentuan penyesuaian UKT.

Pandemi juga membuat siswa-siswi sulit mengikuti pembelajaran via internet. Nadiem mengalokasikan anggaran Rp 7,2 triliun untuk memberi bantuan kuota internet dalam pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19, untuk siswa, mahasiswa, guru, hingga dosen, periode September sampai Desember 2020.

18. Prabowo mau borong pesawat bekas Austria

Menhan Prabowo hendak borong 15 jet tempur Eurofighter Typhoon Trance 1 Block 5 milik Austria. Rencana ini diketahui dari berita media Austria, Kronen Zeitung. Pada 10 Juli, Prabowo berkirim surat ke Menhan Austria Klaudia Tanner.

Klaudia Tanner kemudian mengirim surat balasan ke Prabowo lewat surat tertanggal 4 September 2020. 20 Oktober ini, Prabowo akan ke Austria selepas dari Amerika Serikat.

19. Jokowi beri bintang jasa ke Fadli Zon-Fahri Hamzah

Pada momen Hut ke-75 RI, Presiden Jokowi memberikan tanda jasa Bintang Mahaputera Nararya kepada dua tokoh yang dikenal selalu mengkritik kebijakan pemerintah, yakni Fadli Zon dan Fahri Hamzah, dua tokoh yang duduk di kursi Pimpinan DPR periode 2014-2019. Fahri dan Fadli adalah dua dari 55 nama yang mendapat bintang tanda jasa dari Jokowi.

"Ya inilah yang namanya negara demokrasi. Saya berkawan baik dengan Pak Fahri Hamzah, berteman baik dengan Pak Fadli Zon. Jadi inilah Indonesia," kata Jokowi, Kamis (13/8).

20. Omnibus UU Cipta Kerja tuai demo besar

Pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Cipta Kerja. DPR mengesahkan RUU itu menjadi UU lewat rapat paripurna pada 5 Oktober 2020. UU Cipta Kerja menuai penolakan masif. Mahasiswa, buruh, bahkan pelajar berdemo di berbagai kota.

Di Ibu Kota, demonstrasi berujung kerusuhan sejak 8 Oktober. 46 Halte TransJ rusak dan butuh biaya perbaikan Rp 65 miliar. Selepas hari itu, demo-demo masih terus berlangsung menyuarakan penolakan. Bahkan besok, 20 Agustus, BEM SI akan berdemo lagi menuntut pencabutan UU Cipta Kerja. Jokowi sendiri sudah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja ada untuk memperbanyak lapangan kerja.

"Apalagi di tengah pandemi, terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi COVID-19 dan sebanyak 87 persen dari total penduduk bekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah di mana 39 persen berpendidikan sekolah dasar sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru khususnya di sektor padat karya, ujar Jokowi dalam keterangan pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (9/10) kemarin.[detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan