Prabowo Sebut Ada Asing di Balik Demo Tolak Omnibus Law, BIN: Tak Elok Disebut, Tapi Ada

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut bahwa aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada 8 Oktober lalu dikarenakan adanya disinformasi dan hoaks. Tak selang lama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pun mengamini pernyataan Jokowi tersebut.

"Banyak hoaks di mana-mana. Hoaks ini ingin menciptakan kekacauan. Saya berkeyakinan ini dari luar negeri," ujar Prabowo dalam wawancara Courtessy DPP Gerindra, Senin 12 Oktober 2020.

Prabowo mengatakan ada kekuatan asing dan negara-negara tertentu yang tidak suka Indonesia aman dan maju. Menurut dia, tokoh-tokoh banyak tidak sadar bahwa ini permainan orang lain.

"Kita selalu, dari ratusan tahun lalu, diadu domba," ucapnya.

Badan Intelijen Negara (BIN) pun angkat bicara terkait pernyataan Prabowo Subianto. BIN tak membantah ucapan Prabowo, namun tidak juga menjelaskan siapa pihak asik di balik aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja.

"Tak elok disebut di sini, tapi ada," kata Deputi VII BIN Wawan Hari Purwanto kepada Liputan6.com, Rabu (14/10/2020).

Wawan mengatakan untuk menjadi sebuah negara yang maju serta aman, tentunya ada pihak yang pro dan kontra. Mereka menganggap Indonesia yang bergerak sebagai negara maju adalah sebuah ancaman.

"Demikian pula Indonesia, memang masih ada pihak asing yang ingin membuat Indonesia tidak aman dan hanya menjadi pasar produk mereka," kata dia.

"Jika Indonesia maju dan aman maka produk mereka sulit bersaing. Jika maju dan aman Indonesia dianggap ancaman," sambung Wawan.

Selain itu, dia mengungkap bahwa ada juga pihak yang ingin Indonesia terpecah belah. Kendati begitu, Wawan menegaskan bahwa BIN selalu mengantisipasi agar hal ini tidak terjadi.

"Ada pula yang mengincar kekayaan alam kita, ingin Indonesia pecah belah agar mudah dikooptasi. Hal ini terus kita antisipasi," jelasnya.

Untuk itu, dia meminta masyarakat Indonesia bersatu mengamankan negeri serta mencintai produk-produk buatan dalam negeri. Wawan menilai UU Cipta Kerja ini akan membuat produk dalam negeri menjadi lebih berkembang pesat.

"Dengan UU Ciptaker maka produk kita bisa murah karena tak banyak pungutan, perijinan simpel, kualitas tidak kalah akibat alih teknologi yang dipermudah. Niscaya kita segera jadi negara maju dan aman," tutur Wawan.

Harus Bersatu

Seperti diketahui, kelompok buruh dan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di berbagai daerah pada 6 hingga 8 Oktober lalu untuk menolak UU Cipta Kerja. Demonstran menilai bahwa UU Cipta Kerja yang disetujui dalam rapat paripurna DPR mengurangi hak-hak para buruh.

Selanjutnya, Persatuan Alumnni 212 bersama Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama juga menggelar aksi menolak UU Cipta Kerja pada Selasa, 13 Oktober 2020. Aksi dipusatkan di Kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. [liputan6.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan