UU Cipta Kerja, Menaker Pastikan Skema Pesangon Tetap Ada

Kementerian Ketenegakerjaan (Kemnaker) memastikan akan mengatur syarat dan tata cara pengusaha yang akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasalnya dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) menghilangkan PHK yang mana tidak akan mendapatkan pesangon.

"Ini kami memberikan kepastian kalau hak pesangon diterima dengan skema selain pesangon, pekerja juga dapat jaminan kehilangan pekerjaan yang ini gak dikenal dalam UU 13/2003," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam video virtual, Rabu (7/10/2020).

Dia melanjutkan tetap atur syarat dan tata cara PHK. Serta juga memberikan ruang untuk memperjuangkan kepentingan kelompoknya yang kena PHK.

"Kita tidak meniadakan peran serikat buruh. Kami juga mengatur soal pelatihan, akses uang tunai. Manfaatnya cash benefit, vocational training dan akses informasi kerja," tandasnya.

Sebagai informasi, Berdasarkan undang-undang yang baru, besaran pesangon diberikan maksimal 25 kali upah dengan skema pembayaran 19 kali oleh perusahaan dan enam kali oleh pemerintah.

Skema pesangon oleh pemerintah ini ditanggung lewat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) atau unemployment insurance. "Preminya dibebani kepada APBN," kata Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas di Kompleks DPR, Senayan.

Besaran pesangon ini lebih kecil dari jumlah yang dibahas pemerintah dan DPR pada rapat 3 Oktober lalu. Kala itu, aturan pesangon rencananya tetap dibayarkan penuh sebanyak 32 kali. Hanya, skemanya diubah dari yang semula dibayar penuh oleh perusahaan menjadi 23 kali dibayar perusahaan dan sembilan kali dibayar pemerintah. Hal ini termaktub dalam Butir-butir Keberatan Pekerja/Buruh dan Penjelasan RUU Cipta Kerja.[okezone.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan