5 Gubernur Abaikan Surat Edaran UMP 2021, Menaker Buka Suara

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah buka suara soal keputusan lima gubernur yang menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2021. Padahal melalui surat edaran (SE), Ida mengimbau para gubernur menetapkan nilai upah minimum alias UMP 2021 sama dengan 2020.

Kelima gubernur yang memutuskan kenaikan UMP 2021 adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Lima gubernur yang menaikkan upah minimum provinsi, perlu saya sampaikan bahwa SE Menteri Ketenagakerjaan itu dimaksudkan untuk memberikan guidance bagi gubernur dalam menetapkan upah minimum provinsi," kata Ida, Jakarta, Kamis (5/10/2020).

Dia menjelaskan dikeluarkannya SE Menteri Ketenagakerjaan telah melalui diskusi panjang bersama dengan stakeholder ketenagakerjaan dalam forum dewan pengupahan nasional.

Dari diskusi yang panjang itu, lanjut Ida akhirnya keluar SE yang intinya menekankan agar gubernur tidak menurunkan upah minimum provinsi 2021.

"Upah minimum provinsi tahun 2021 sama dengan upah minimum provinsi tahun 2020, ini dimaksudkan agar perusahaan untuk mempertimbangkan perlindungan upah bagi para pekerja karena kondisinya pandemi, disamping juga SE itu dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan usaha di saat pandemi semacam ini," paparnya.

Menurut Ida, para gubernur yang menaikkan UMP 2021 sudah mempertimbangkan kondisi dunia usaha di daerahnya.

"Saya percaya bahwa para gubernur ketika menaikkan upah minimum provinsi tersebut sudah mempertimbangkan dengan bijak bagaimana kondisi keberlangsungan usaha di masing-masing daerahnya. Saya percaya para gubernur mendengarkan stakeholder ketenagakerjaan," tambahnya. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan