Dua menteri dan Dirut Pos tinjau penyaluran bansos tunai di Subang

Menteri Sosial Juliari P Batubara dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar didampingi Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R Djoemadi meninjau penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) Dana Desa di Kantor Desa Manyeti, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis.

Penyaluran BST yang dilaksanakan di Desa Manyeti merupakan penyaluran tahap delapan yang dilakukan oleh Pos Indonesia dengan nilai bantuan Rp300.000 untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan jumlah alokasi 317 KPM.

Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R Djoemadi menyampaikan pada tahap satu sampai dengan tahap tujuh, untuk wilayah Jawa Barat memiliki alokasi 1.220.935 KPM dan telah terealisasi sebanyak 1.210.880 KPM atau 99,18 persen, sedangkan penyaluran BST secara nasional sampai tahap 6 telah tersalurkan 98 persen.

Selain BST, PT Pos Indonesia (Persero) melakukan penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dana Desa dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) sebanyak 136.384 KPM dan alokasi Provinsi Jawa Barat sebanyak 5.184 KPM.

Skema Bantuan Sosial Tunai Dana Desa disiapkan pemerintah diluar bansos dan bantuan lainnya bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19.

Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dana Desa menurut data Kementerian Desa PDTT telah tersalur sebanyak Rp48,38 triliun (67,95 persen) di 33 provinsi.

Di tengah pandemi COVID-19, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bisa dimanfaatkan dalam penanggulangan COVID-19.

Bersama Pos Indonesia, Pemerintah terus mempercepat penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dana Desa, sehingga dapat dimanfaatkan untuk penanggulangan COVID-19 di desa, sekaligus digunakan sebagai stimulus Bantuan Sosial Tunai Dana Desa (BST-DD).

Pos Indonesia, kata Faizal, optimistis penyaluran BST dan penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dana Desa tahap lanjutan ini dapat berjalan dengan baik dan tuntas sesuai target melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, memperbanyak titik layanan, memperpanjang jam layanan.

Selain itu, juga memperluas kerja sama dengan komunitas di daerah dan selalu menerapkan protokol kesehatan, baik untuk seluruh petugas maupun KPM.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan