Kemensos Upayakan Kurangi Resiko Penyalahgunaan Bansos melalui Pendampingan Sosial

Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI Harry Hikmat mewakili Menteri Sosial RI, Juliari P. Batubara menerima audiensi Jaringan Perempuan Peduli Pengendalian Tembakau (JP3T). Audiensi ini berlangsung di Kantor Direktorat Rehabilitasi Sosial dikawasan Salemba, Jakarta Pusat, Rabu, 11 November 2020.

Harry mengatakan Menteri Sosial RI, Juliari P. Batubara mendukung upaya pemerintah menaikkan cukai rokok pada tahun 2021 sebesar 4,7 %, sehingga diharapkan keluarga rentan tidak mampu membeli rokok lagi.

Berdasarkan tanggapan Menteri Keuangan, Sri Mulyani bahwa tujuan utama pemerintah menaikkan cukai rokok bukan karena analisa pemasukan pendapatan Negara. Namun lebih kepada upaya untuk kesehatan masyarakat Indonesia. BPJS kesehatan melansir bahwa masalah kesehatan karena rokok menjadi permasalahan sendiri diakibatkan gaya hidup.

Pihak JP3T mengungkapkan berdasarkan survey demografi BPS, belanja rokok menjadi pengeluaran kedua terbesar pada keluarga rentan. Menurut hasil penelitian studi kasus Universitas Indonesia yang dihubungkan dengan penerima Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian Sosial RI bahwa terdeteksi ada penerima Bansos yang merupakan perokok, sehingga uang Bansos yang diberikan digunakan untuk membeli rokok.

Hal ini menimbulkan KDRT terhadap perempuan karena uang bansos yang seharusnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar diminta untuk membeli rokok oleh suami atau anak.

Terkait hasil studi kasus dari Universitas Indonesia. Harry menjelaskan prevelensi berapa persentase penerima Bansos yang menggunakan uangnya untuk membeli rokok tidak dapat terjawab karena menggunakan data skunder.

Terlepas dari studi kasus tersebut, potensi penerima Bansos menggunakan uang Bansosnya untuk membeli rokok sudah tentu ada. Terutama pada rumah tangga yang mempunyai kebiasaan gaya hidup sebagai perokok termasuk suami, istri atau anak.

Karena itu Menteri Sosial menegaskan di berbagai kesempatan dan menindaklanjuti juga arahan Presiden RI, Joko Widodo bahwa Bansos dalam bentuk apapun tidak boleh digunakan untuk membeli rokok dan pulsa.

“Hasil survey dampak PKH 2019 menunjukkan bahwa penyimpangan pemanfaatan alokasi yang tidak produktif seperti rokok atau alkohol merupakan variabel yang tidak signifikan. Yang signifikan justru pada variabel pengeluaran makanan dan pengeluaran non makanan untuk pendidikan dan berbagai pemenuhan kebutuhan dasar termasuk transportasi. Artinya ada, namun tidak signifikan. Tapi perlu diantisipasi agar tidak berkembang”, Pungkas Harry.

Langkah strategis dilakukan sebagai upaya Kementerian Sosial RI untuk mengurangi resiko penyalahgunaan Bansos yaitu memastikan pendampingan sosial bagi keluarga penerima PKH dalam bentuk _Family Development System_ (FDS) atau pertemuan keluarga yang dilakukan paling tidak sebulan sekali. “Bansos tidak hanya semata-mata diserahkan lalu digunakan, namun ada pendampingan sosial dalam pemanfaatan uang bansos oleh keluarga melalui FDS. Namun, jika ada keluarga yang kecanduan rokok akan dilakukan rehabilitasi”, Ujar Harry.

Langkah strategis lainnya yang dilakukan melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi korban penyalahgunaan NAPZA. Program ATENSI diselenggarakan di balai / Loka yang bisa dioptimalkan perannya untuk melakukan rehabilitasi sosial bagi anggota keluarga atau siapapun yang ingin terhindar atau berhenti dari kecanduan rokok. Salah satunya melalui _Therapeutic Community_.

“Permensos ATENSI dalam waktu dekat sudah dapat ditetapkan karena sudah pada tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM sehingga punya payung hukum yang kuat untuk memastikan kegiatan ATENSI bagi korban penyalahgunaan NAPZA termasuk rokok bisa diterapkan langsung atau dilaksanakan di balai-balai”, kata Harry.

Harry menjelaskan kebijakan di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial bahwa balai sifat layanannya ke _direct services_, sedangkan _indirect services_ dilakukan oleh Direktorat Korban Penyalahgunaan NAPZA dan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak yang relevan dengan isu rokok yang berorientasi pada upaya pencegahan, selain standarisasi, norma dan pedoman.

Harry memberikan contoh salah satu upaya pencegahan yang telah dilakukan melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak adanya kegiatan Peksos _Goes To school_. Kegiatan ini berupa kampanye sosial ke sekolah-sekolah dengan tema raih masa depan gemilang tanpa rokok dan gerakan stop merokok. Selain itu, Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak melakukan penyuluhan agar orang tua menjadi _role model_ sehingga upaya untuk tidak merokok atau upaya berhenti dari merokok menjadi aksi yang nyata.

Tantangan kedepan penanggulangan rokok adalah Indonesia belum meratifikasi kerangka kerja pengendalian tembakau atau _Framework Convention on Tabacco Control_ (FTC). Rokok masih dijual secara bebas termasuk warung tanpa adanya kontrol dari orang dewasa. Selain itu, terbatasnya Perda tentang kawasan tanpa rokok (KTR) dan belum banyaknya kawasan tanpa rokok yang disediakan oleh pemerintah daerah.[pripos.id]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan