Menteri ESDM Lantik Dirjen Migas dan EBTKE Baru

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif melantik dua pejabat eselon I di instansinya. Yaitu, Dirketur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

Pejabat yang dilantik tersebut adalah Tutuka Ariadji yang ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Dadan Kusdiana sebagai Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. Sebelumnya, Dadan menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Arifin mengatakan, jabatan Dirjen Migas dan EBTKE merupakan unsur pelaksanaan penting di Kementerian ESDM, sebab berperan dalam memenuhi kebutuhan energi nasional.

"Tugas meneruskan dan mengawasi dua sektor itu dalam upaya mendukung penyediaan energi nasional untuk kesejahteraan masyarakat," kata Arifin, di Jakarta, Jumat (6/11/2020).

Menurut Arifin, tantangan yang akan dihadapi ke depan tidaklah mudah, terlebih saat ini kita tengah berupaya bangkit untuk memulihkan ekonomi akibat pandemi. Untuk itu, dia minta Dirjen Migas membantunya dalam mewujudkan beberapa program strategis agar rencana jangka panjang pemenuhan target produksi minyak 1 juta barel per hari terwujud.

"Antara lain strategi mempertahankan tingkat produksi eksisting yang tinggi, transformasi sumber daya atau produksi EOR dan melakukaan ekplorasi secara masif untuk penemuan baru," tuturnya

Sedangkan untuk Dirjen EBTKE, Arifin berharap dapat dibantu dalam mewujudkan program strategis di bidang EBT, seperti meningkatkan porsi EBT, percepatan bauran EBT sesuai target 23 persen di 2025.

"Saat ini realisasinya masih di bawah 10 persen. program2 menyiapkan pengembangan pembangkit listrik EBT dari panas bumi, air, bio energi termasuk sampah kota, bayu dan surya," tutup Menteri ESDM.

Menteri ESDM Ungkap Cara Pemerintah Percepat Transisi Menuju EBT

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT) untuk menjaga ketahanan energi. Pandemi Covid-19 telah memberikan efek berganda pada aspek sosial dan ekonomi, termasuk subsektor ketenagalistrikan.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan, situasi saat ini bisa digunakan sebagai momentum untuk mendorong percepatan transisi energi melalui pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi dalam menjaga ketahanan energi.

"Situasi saat ini juga sekaligus digunakan untuk mewujudkan kemandirian energi jangka panjang," ujar dia ketika membuka Seminar Digital Hari Listrik Nasional ke-75 secara virtual, Rabu (4/11/2020).

Arifin menerangkan berbagai kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam upaya transisi energi. Salah satunya yakni fleksibilitas pengembangan pembangkit EBT dalam RUPTL PLN 2019-2028. Di mana pencapaian target bauran dan penambahan pembangkit EBT dapat dilakukan di luat rincian RUPTL tersebut sesuai dengan kebutuhan sistem kelistrikan lokal.

Kebijakan selanjutnya adalah pengembangan smart grid. Menurut Arifin, sesuai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2019-2038, pada tahun 2020, smart grid telah mulai diimplementasikan di beberapa daerah di Jawa-Bali dan secara bertahap diterapkan pada sistem di luar Jawa-Bali.

"Penggunaan smart grid memungkinkan sistem pengaturan tenaga listrik secara efisien, menyediakan keandalan pasokan tenaga listrik yang tinggi, pemanfaatan sumber EBT, dan memungkinkan partisipasi pelanggan dalam penyediaan tenaga listrik," imbuhnya.

Arifin juga menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah sedang melakukan revisi grid code, yang masih dalam proses pembahasan, serta diharapkan akan segera selesai. Kemudian pengembangan distributed generation, micro-grid, dan distributed storage, di mana PLN tengah melakukan studi pemasangan baterai di Bali dengan kapasitas 50 MW/200MWh.

"Jika studi ini layak, maka baterai menjadi alternatif untuk mitigasi kekurangan daya jangka pendek, dan dapat menjadi cadangan untuk generator EBT intermittent. Selain itu Tabung Listrik (Talis) juga terus dikembangkan untuk melistriki daerah-daerah perdesaan yang terpencil," tambah Arifin.

Kebijakan lainnya adalah pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap, di mana konsumen PLN dapat memasang PLTS Atap dan menghasilkan listrik sendiri, bahkan mengekspor ke PLN. Hingga semester I 2020, PLTS Atap yang telah dipasang mencapai 11,5 MWp oleh 2.346 pelanggan.

Pemerintah pun saat ini tengah menyusun Peraturan Presiden tentang EBT yang mengatur pembelian listrik EBT oleh PLN. Selain itu, pemerintah juga mengimbau penggunaan energi bersih di kawasan wisata. Diharapkan kawasan wisata tidak lagi menggunakan pembangkit listrik berbahan bakar batubara atau BBM dan mengganti secara bertahap dengan pembangkit berbasis gas atau EBT.

Arifin juga mengajak Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) untuk menyusun peta jalan dan merumuskan kebijakan energi nasional. "Dalam program transisi energi, Pemerintah mengajak peran serta MKI bersama stakeholder untuk mencari solusi terbaik dalam menyusun peta jalan dan merumuskan kebijakan energi nasional," tandasnya.[liputan6.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan