Mr Luhut Ketemu Mr Trump, Bawa Oleh-oleh Rp 10,5 T Buat RI

Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai pendanaan infrastruktur dan perdagangan senilai US$ 750 juta atau setara dengan Rp 10,5 triliun (asumsi Rp 14.106/US$).

Angka ini merupakan peningkatan dari nilai kesepakatan sebelumnya sebesar US$ 500 juta (Rp 7 triliun) pada tahun 2017-2018 lalu.

MoU tersebut ditandatangani oleh Duta Besar Indonesia untuk AS, Muhammad Lutfi dan Presiden EXIM Bank AS Kimberly Reed. Penandatanganan ini juga disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam sambutannya, Lutfi menjelaskan bahwa hubungan bilateral RI-AS didasarkan atas kesamaan nilai dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat kedua negara, memajukan demokrasi dan stabilitas kawasan.

"MoU ini akan semakin perkuat kemitraan ekonomi RI-AS dalam upaya memperluas bidang kerja sama investasi serta pengadaan barang dan jasa," ujarnya, sebagaimana dikutip dari rilis yang diterima CNBC Indonesia.

Sementara, Luhut, yang menyaksikan penandatanganan MoU, menyampaikan rasa optimisnya terhadap peningkatan hubungan bilateral RI-AS dengan berbagai capaian yang berhasil diraih beberapa waktu terakhir.

Sedangkan Kimberly menegaskan bahwa perjanjian tersebut merupakan capaian yang signifikan guna memperkuat partisipasi AS dalam pembangunan di Indonesia pada sektor energi, infrastruktur, transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, pelayanan kesehatan, serta lingkungan.

"MoU ini mencerminkan betapa pentingnya Indonesia bagi Pemerintah AS," kata Kimberly.

Nantinya MoU ini akan memperluas peluang bagi RI dan AS untuk bekerja sama dalam pengadaan barang dan jasa untuk proyek-proyek pemerintah.

Tak hanya itu, kesepakatan ini akan mendorong peluang pengembangan usaha, antara lain di sektor infrastruktur, transportasi, energi, infrastruktur rantai pasokan pertambangan, lingkungan hidup, teknologi komunikasi dan informasi, keselamatan dan keamanan, layanan kesehatan, dan informasi geospasial.

Penandatanganan MoU dilakukan di KBRI Washington, D.C., yang didampingi Wamenlu RI, Wamen BUMN II, serta Staf Ahli Mendag Bidang Hubungan Internasional.

Sebelum penandatanganan MoU ini, Indonesia sudah mendapatkan komitmen partisipasi AS dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, serta perpanjangan sistem tarif preferensial umum atau Generalized System of Preferences (GSP) dari Pemerintah AS.

GSP sendiri adalah skema pembebasan tarif masuk bagi 3.500 produk ekspor Indonesia ke AS.[cnbcindonesia.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan