Sri Mulyani Buka-bukaan Penyebab Utang Pemerintah Bengkak

Pandemi Corona berhasil menjadi penyebab utang pemerintah bengkak. Meningkatnya utang pemerintah tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan negara-negara yang terdampak Corona.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, banyak negara menjadikan APBN sebagai senjata terakhir menangani pandemi Corona. Salah satunya dalam memenuhi kebutuhan anggaran penanganan.

"Tahun 2020 ini kita perkirakan APBN defisit 6,34%, kenaikan luar biasa besar dalam rangka untuk menolong perekonomian, menangani COVID, dan bantu masyarakat," kata Sri Mulyani saat menjadi pembicara kunci di acara serap aspirasi implementasi UU Cipta Kerja bidang perpajakan yang digelar secara virtual, Kamis (19/11/2020).

Defisit APBN meningkat drastis ke level 6,34% terhadap PDB atau setara Rp 1.039,2 triliun dari yang sebelumnya ditargetkan di level 1,76% atau setara Rp 307,2 triliun. Meningkatnya defisit APBN ini juga dilakukan pemerintah guna memenuhi kebutuhan belanja yang meningkat menjadi Rp 2.739,16 triliun. Defisit juga diartikan sebagai selisih dari penerimaan dan belanja negara, untuk menutupi selisih itu maka pemerintah akan melakukan pembiayaan atau utang.

Dengan pelebaran defisit ini, dikatakan Sri Mulyani membuat rasio utang pemerintah meningkat di tahun 2020.

"Dengan seiring penggunaan fiskal untuk countercyclical, maka defisit APBN di banyak negara atau semua negara alami kenaikan. Ini kemudian sebabkan rasio utang terhadap PDB meningkat," ungkapnya.

Hingga akhir September 2020, total utang pemerintah mencapai Rp 5.756,87 triliun. Dengan angka tersebut maka rasio utang pemerintah sebesar 36,41% terhadap PDB. Adapun, total utang pemerintah itu terdiri dari pinjaman sebesar Rp 864,29 triliun dan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 4.892,57 triliun.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku pelebaran defisit masih terjadi di tahun 2021. Dia mengatakan, defisit APBN 2021 berada di level 5,7%. Dia mengatakan, peningkatan rasio utang pun terjadi di seluruh negara yang terdampak COVID-19.

"Ini untuk tetap bantu dan jaga pemulihan ekonomi dan penanganan COVID dan akselerasi pembangunan seperti infrastruktur dan ketahanan pangan," jelasnya.

"Namun defisit tahun depan diperkirakan lebih rendah dari tahun ini sebagai suatu langkah awal konsolidasi fiskal karena kita tidak bisa biarkan APBN terus menerus defisit sangat besar," tambahnya.[detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan