Cegah Korupsi, Pemerintah akan Perbaiki Pendataan Penyaluran Bansos Covid-19

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, pemerintah akan melakukan perbaikan pendataan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) covid-19 untuk menekan potensi korupsi.

"Untuk tahun 2021, fokus kita adalah tetap di dalam menangani korupsi dan memulihkan ekonomi meskipun komposisi dari APBN 21 memang agak bergeser," kata Sri Mulyani dalam dalam Bisnis Indonesia Award 2020, Senin (14/12).

Seperti diketahui, belanja negara untuk bidang sosial meningkat sangat pesat tahun 2020. Ini ditujukan untuk menjaga dan melindungi daya beli masyarakat terutama pada 40 persen terbawah.

"Ini sudah cukup memberikan beberapa hasil yang harus kita terus fokuskan agar betul-betul bisa diterima masyarakat dan bisa mengurangi kemungkinan terjadinya orang miskin baru," tambahnya.

Dari berbagai survei yang dihimpun Kemenkeu, tercatat bahwa belanja pemulihan ekonomi nasional di bidang bansos telah menyelamatkan 3,4 juta penduduk yang terhindar dari jurang kemiskinan baru akibat covid-19.

Adapun program perlindungan sosial seperti PKH, bantuan upah, bantuan sembako, BLT Dana Desa, bantuan tunai dan kartu prakerja disebut telah menjangkau 50 juta kelompok penerima yang masuk dalam kategori sangat rentan dan menjadi fokus dari program-program tersebut.

"Ini merupakan sesuatu yang baik dan harus terus ditingkatkan efektifitasnya. Kita terus akan memperbaiki pendataan sehingga inklusi dan exclusion error bisa diminimalkan. Dan tentu kita berharap pelaksanaannya akan dilaksanakan secara bersih dari korupsi dan dari moral Hazard," imbuhnya.

Selain itu, juga ada program perlindungan lainnya untuk UMKM dan ultra mikro. Seperti subsidi bunga, restrukturisasi pinjaman, dan penjamin bagi modal kerja bagi usaha kecil menengah.

"Di sini lah letak program pemulihan ekonomi nasional. Kami bekerjasama dengan sektor keuangan. Terutama perbankan, agar bisa memberikan dukungan modal kerja bagi usaha kecil menengah melalui penempatan dana pemerintah di perbankan dengan suku bunga yang disubsidi dan memberikan jaminan bagi modal kerja untuk usaha kecil menengah tersebut," jelasnya.

Untuk dunia usaha lainnya, pemerintah juga memberikan insentif di bidang perpajakan, bantuan jaminan modal kerja untuk usaha. "Ini tentu masih perlu untuk disempurnakan dan dalam hal ini kami akan terus melakukan komunikasi koordinasi dengan seluruh para pelaku ekonomi maupun pada sektor keuangan," ujar Sri Mulyani. [merdeka.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan