Hendropriyono: Mahfud Md Sudah Benar soal Kinerja KPK Era Firli

Guru besar intelijen Hendropriyono turut memberikan pendapat perihal kinerja KPK era kepemimpinan Firli Bahuri. Ia menilai penyataan Menko Polhukam Mahfud Md soal kinerja KPK era Firli sudah tepat.

Hendropriyono mengatakan saat ini ada penggiringan opini jika prestasi KPK itu hanya diukur dengan hasil jumlah tangkapan koruptor. Padahal, ia menilai harusnya pemberantasan korupsi itu mengedepankan solusi strategis mengatasi korupsi.

"Di penutupan tahun ini masyarakat masih juga dibikin bingung oleh berisiknya media sosial yang keliru dalam menilai kerja KPK. Media sosial telah membawa suara suatu LSM terkemuka untuk melihat pemecahan masalah strategis dari segi proses. Cara mereka dengan menghitung-hitung koruptor yang tertangkap, padahal yang kita inginkan adalah hasil. Yaitu solusi dari masalah korupsi, bukan hanya dari banyaknya koruptor yang tertangkap, yang rawan terhadap manipulasi kepentingan sesuatu pihak," kata AM Hendropriyono dalam keterangan kepada wartawan, Rabu (30/12/2020).

Menurutnya, cara menggembar-gemborkan jumlah penangkapan koruptor itu sama saja menunjukkan angka koruptor suatu negara itu tinggi.

"Terlebih lagi jika digembar-gemborkan ke publik, melalui berbagai media. Dampaknya jadi memalukan kita sendiri karena mendapat peringkat tinggi dalam daftar negara paling korup di dunia. Sejatinya jika menilai KPK adalah dari hasil kerjanya sehingga merupakan solusi yang strategis terhadap masalah strategis di bidang korupsi. Di era IOT (internet of things) ini juga banyak sekali masalah yang dilaporkan ke KPK. Jika setelah dinilai kredibilitas sumber dan info yang masuk ke KPK ternyata dari waktu ke waktu menurun, berarti korupsi di Indonesia telah menurun," sebutnya.

Ia menilai revisi UU KPK hingga pemilihan komisioner KPK itu merupakan bagian dari solusi strategis dari pemerintah mengatasi korupsi saat ini. Ia berharap semua pihak dengan hal tersebut.

"Pemikiran strategis demikian yang mendasari kita dulu dalam mencapai kesepakatan, untuk merevisi UU KPK dan memilih para Komisioner KPK. Kini masyarakat kita berharap, agar para elite, terutama LSM yang terkemuka, bersifat konsisten terhadap setiap hasil kesepakatan nasional tersebut. Hanya dengan konsistensi kita dapat mencapai stabilitas, dalam usaha mensejahterakan dan mengamankan rakyat," ujarnya.

Sebab, ia menilai kurang tepat jika penilaian terhadap kinerja KPK selalu dilihat dari sisi proses. Sebab, menurutnya, hal itu justru akan menyulitkan KPK dalam memilih strategi pemberantasan korupsi.

"Bila kita terus menerus menilai kerja KPK dari sisi proses, maka sulit sekali bagi Firli Bahuri cs untuk memilih strategi apa pun dalam mencapai tujuan kita bersama. Apalagi ditambahi dengan bermacam tuduhan dan masalah teknis tentang buron Harun Masiku. Padahal masalah buronan negara adalah masalah seluruh alat negara, bukan hanya masalah KPK," tuturnya. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan