Dapat Utang Rp7 Triliun dari Bank Dunia, Sri Mulyani: Kita Pakai Buat Krisis

Menteri Keuangan Sri Mulyani buka-bukaan soal pinjaman dari Bank Dunia USD500 juta atau setara Rp7 triliun. Pinjaman ini untuk memperkuat ketahanan keuangan dan fiskal Indonesia. Pinjaman ini akan membantu negara untuk membangun dan memperkuat respon dalam hal keuangan akibat bencana alam, risiko iklim, dan guncangan terkait kesehatan.

Sri Mulyani mengatakan berbagai guncangan maupun bencana terus mengancam kemajuan pembangunan Indonesia. Dari tahun 2014 hingga 2018 pemerintah pusat menghabiskan antara USD90-500 juta setiap tahun untuk tanggap bencana dan upaya pemulihan, sementara itu selama periode yang sama pemerintah daerah menghabiskan sekitar USD250 juta.

Biaya yang harus dikeluarkan untuk bencana diperkirakan akan terus meningkat akibat perubahan iklim dan pertumbuhan kawasan perkotaan, sehingga menambah beban belanja pemerintah. Kebutuhan saat ini sangat besar, seiring berbagai dampak keuangan, fiskal, dan sosial yang dialami Indonesia akibat pandemi Covid-19.

“Kesiapan keuangan terhadap bencana, guncangan iklim, dan krisis kesehatan seperti COVID-19 menjadi semakin penting bagi Indonesia. Dukungan ini akan membantu pemerintah menjalankan respons secara lebih tepat sasaran dan tepat waktu, mengurangi dampak bencana dan membantu menjaga kemajuan pembangunan yang telah dicapai oleh Indonesia,” ucap Sri Mulyani dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (22/1/2021).

Menurutnya tanggapan keuangan yang efektif pasca guncangan akibat bencana dan iklim akan membantu melindungi anggaran, dan pada akhirnya melindungi penduduk.

"Dengan mengurangi dampak bencana, perencanaan ini dapat membantu melindungi masyarakat yang miskin maupun rentan, yang kerap harus menanggung akibat terberat dari bencana karena sebagian besar dari mereka tinggal di wilayah berisiko dan tidak memiliki cukup akses kepada berbagai layanan dasar maupun sumber daya keuangan untuk mengatasi dampaknya," bebernya.

Proyek baru ini akan mendukung Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana yang diterapkan oleh pemerintah, dengan memperkuat ketahanan fiskal dan keuangan Indonesia melalui suatu dana Pooling Fund Bencana (PFB).

Pooling Fund ini akan menjadi mekanisme utama penyaluran dana pasca-bencana dari berbagai sumber. PFB akan memanfaatkan pasar asuransi di dalam negeri maupun di tingkat internasional dalam menyiapkan kapasitas keuangan untuk menjadi penyangganya.

Proyek ini juga akan membantu memastikan agar aliran dana kepada lembaga pemerintahan terkait dijalankan secara efektif dan transparan, termasuk melakukan penelusuran anggaran untuk berbagai belanja terkait bencana, penyaluran bantuan sosial yang lebih cepat kepada korban bencana, serta perencanaan yang lebih baik dalam hal kesiapan menghadapi guncangan di bidang kesehatan.[okezone.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan