Jokowi Minta Menkes Rampungkan Vaksinasi COVID Kurang dari Setahun

Menkes Budi Gunadi Sadikin menargetkan vaksinasi COVID-19 di Indonesia rampung dalam kurun waktu 15 bulan atau 1 tahun 3 bulan. Tetapi Presiden Jokowi meminta supaya vaksinasi COVID-19 rampung kurang dari setahun.

"Kalau di seluruh dunia perkiraan vaksinasi akan selesai 3,5 tahun. Tapi di negara kita, insyaallah kemarin saya mendapatkan informasi, hitung-hitungan Pak Menteri, 15 bulan. Tapi masih saya tawar kurang dari setahun harus selesai," ujar Jokowi saat menyerahkan sertifikat tanah, yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (5/1/2021).

Vaksinasi COVID-19 akan dimulai pada Rabu (13/1) secara serempak di 34 provinsi. Jokowi berpesan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun.

"Kita berharap dimulainya vaksinasi ini bisa menangani dan mengendalikan COVID-19, tapi saya juga titip, kita semuanya untuk menyampaikan ke saudara dan tetangga rekan-rekan kita kawan-kawan kita, meskipun vaksinasi minggu depan sudah dimulai, saya meminta untuk tetap kita waspada, tidak lengah, disiplin terhadap protokol kesehatan," kata Jokowi.

Saat ini, Indonesia sudah menerima 3 juta dosis vaksin COVID-19 dari Sinovac. Sebanyak 700 ribu di antaranya sudah dikirim ke daerah-daerah.

"Dua hari lalu telah kita kirim vaksin ke 34 provinsi. Tahapan pertama baru dikirim 700 ribu ke daerah-daerah. Tapi stok kita akan ada 3 juta, baru dikirim ke daerah 700 ribu. Nanti akan dikirim lagi berikutnya, akan dikirim lagi berikutnya," ucap Jokowi.

Mengenai rencana vaksinasi COVID-19, pemerintah berpesan supaya tidak terjadi kerumunan. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berpesan kepada kepala daerah untuk proaktif mempersiapkan vaksinasi COVID-19 yang digelar serempak pekan depan. Jangan sampai terjadi kerumunan di masyarakat.

"Teman-teman kepala daerah, coba betul-betul bisa mengatur supaya jangan sampai terjadi keributan, karena vaksin seolah seperti emas, bisa rebutan, menimbulkan kerumunan, dan lain-lain. Harus ada sosialisasi, ada tahapan dan sosialisasi yang harus disampaikan kepada masyarakat, agar tidak terjadi rush, tidak terjadi kerusuhan," kata Tito dalam keterangan tertulis dari Puspen Kemendagri, Selasa (5/1).

Hal ini disampaikan Tito dalam rapat koordinasi Kesiapan Vaksinasi COVID-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan Tahun 2021 di Kantor Kemendagri. Hadir pula Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo.

Tito juga meminta kepala daerah untuk dapat menjawab pertanyaan publik terkait prioritas vaksinasi yang dilakukan terhadap tiga kelompok masyarakat.

"Kenapa tenaga kesehatan duluan? Kenapa pejabat duluan? Ini bagian dari upaya untuk meyakinkan publik bahwa vaksin aman, karena masih ada masyarakat yang bukan hanya tidak percaya vaksin, COVID pun ada yang tidak percaya," ujar Tito.

Penyuntikan vaksin COVID-19 rencananya akan dilakukan perdana pada 13 Januari 2021, diikuti secara serentak di 34 provinsi. Program vaksinasi gratis bertahap dengan diawali dengan tiga kelompok, yakni kelompok pejabat publik pusat dan daerah, pengurus asosiasi profesi tenaga kesehatan dan key leader kesehatan daerah, serta tokoh agama daerah.

"Penyuntikan pertama di tingkat daerah tanggal 14 dan 15, jadi sementara belum ditentukan waktunya, tapi mungkin ini tergantung kesiapan di daerah juga, mungkin sekitar 10 orang dengan public figure, kalau kepala daerahnya di bawah 60 tahun, kemudian kalau di atas 60 tahun bisa wakil, sekda, pejabat lain, forkopimda, tolong hadir juga untuk menyaksikan," jelas Tito. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan