Masuk 40 Negara Pertama Vaksinasi Covid-19, Menkes Budi: Indonesia Beruntung

PROGRAM vaksinasi covid-19 menjadi bukti Indonesia sangat serius dalam menangani wabah penyakit ini. Ini dilakukan sebagai upaya memutus mata rantai persebaran virus corona. Saat ini proses pemberian vaksin covid-19 mulai dilakukan dengan tenaga kesehatan (tenkes) sebagai prioritas utama karena dianggap kelompok rentan yang mudah terpapar covid-19.

Alur vaksinasi covid-19 di Indonesia ini dilakukan secara bertahap, mulai dari tenkes, pekerja publik, lansia, dan masyarakat umum, dengan total sasaran pelaksanaan vaksin covid-19 mencapai 181.554.465 yang dijadwalkan hingga Maret 2022. Kini pemerintah masih berupaya mendatangkan sejumlah dosis vaksin untuk memenuhi program vaksinasi untuk masyarakat Indonesia.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan saat ini pengadaan vaksin di Indonesia sudah bisa mendapatkan 4 jenis vaksin dari berbagai perusahaan farmasi. Di antaranya adalah Sinovac sudah mendapatkan kontrak sebanyak 125 juta dosis, Pfizer 50 juta dosis, AstraZeneca 50 juta dosis, dan Novavax dengan kontrak 50 juta dosis.

"Pengamanan ini untuk menghindari blok apabila ada negara-negara lain yang menginginkan vaksin. Kita berkeja sama dengan World Health Organization (WHO) dan aktif berkomunikasi dengan Gavi. Gavi menjanjikan vaksin mulai 18 juta vaksin hingga 108 vaksin yang akan diberikan secara gratis," terang Menkes Budi dalam webinar 'Vaksin Covid-19 untuk Indonesia Bangkit' yang disiarkan langsung oleh MNC Portal Indonesia, Sabtu (30/1/2021).

Lebih lanjut Menkes Budi menilai Indonesia menjadi salah satu negara yang bisa dibilang beruntung. Sebab, mampu menjadi 40 negara pertama yang bisa melakukan vaksinasi. Nantinya, vaksin ini akan diberikan ke 70 persen masyarakat Indonesia.

"Total masyarakat Indonesia jumlahnya 280 juta orang dan sebanyak 70 persen penduduk yang berusia di atas 18 tahun berjumlah 188 juta. Setelah dipilah lagi dari lansia dan komorbid dihasilkan angka sekira 181 juta penduduk. Kita akan melakukan ini selama 15 bulan, tapi Presiden Jokowi meminta untuk dipercepat selama 12 tahun," tuntasnya.[okezone.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan