Airlangga Klaim PPKM di DKI, Jateng, dan DIY Alami Perbaikan

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengklaim, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) mulai menunjukkan hasil yang positif.

Di beberapa daerah yang menerapkan PPKM, zona merah atau risiko tinggi Covid-19 mengalami penurunan.

"Dari data PPKM terlihat beberapa provinsi mengalami perbaikan yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta. Dari 98, itu juga 63 kabupaten/kota masih merah, ini penurunan dari 92 (zona merah)," kata Airlangga usai mengikuti rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/2/2021).

Tak hanya itu, Airlangga juga mengklaim, terjadi penurunan mobilisasi penduduk di sejumlah daerah yang menerapkan PPKM.

Penurunan mobilisasi ini terjadi di berbagai sektor, namun belum meliputi sektor pekantoran dan pemukiman.

"Sehingga area pemukiman ini menjadi perhatian," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian itu.

Airlangga mengungkap, dalam rapat kabinet Presiden Joko Widodo berpesan agar PPKM diefektifkan. Presiden ingin PPKM dilaksanakan dengan pendekatan mikro atau melibatkan masyarakat hingga di tingkat terbawah hingga ke desa, RT dan RW, serta melibatkan Satgas Penanganan Covid-19 dari tingkat pusat sampai terkecil.

Menindaklanjuti hal ini, ke depan aparat penegak hukum akan dilibatkan dalam penegakan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan serta penelusuran kontak dekat pasien Covid-19 atau tracing.

Aparat penegak hukum yang dimaksud itu mulai dari Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

"Pelibatan aktif dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, operasi yustisi TNI-Polri ini dilakukan bukan hanya untuk menegakkan hukum tapi juga untuk melakukan tracing," kata Airlangga.

Sementara itu, berbeda dengan Airlangga, Presiden Jokowi sebelumnya menyampaikan bahwa PPKM tidak efektif untuk menekan laju penularan Covid-19.

Jokowi mengatakan, implementasi PPKM yang semestinya membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat tak mampu melakukan kedua hal tersebut.

“Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik,” kata Jokowi melalui YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

Adapun kebijakan PPKM saat ini memasuki jilid kedua. Kebijakan yang semula dijadwalkan berakhir pada 25 Januari 2021 itu diperpanjang 14 hari, mulai 26 Januari hingga 8 Febuari 2021.

Sama seperti PPKM 11-25 Januari, pembatasan jilid 2 ini tetap diberlakukan di 7 provinsi. Ketujuhnya yakni, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.[kompas.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan