Jokowi Minta Kapolri Selektif Terima Aduan Terkait UU ITE

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti belakangan ini banyak masyarakat saling membuat laporan dengan menjadikan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya, hal ini sering kali menjadikan proses hukum dianggap kurang memenuhi rasa keadilan. Karena itu Jokowi minta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar jajarannya lebih selektif menerima aduan terkait UU ITE.

"Belakangan ini saya lihat semakin banyak warga yang saling melaporkan. Ada proses hukum yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan, tetapi memang pelapor itu ada rujukannya hukumnya. Ini repotnya di sini antara lain UU ITE," kata Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021).

Jokowi memahami UU ITE memiliki semangat awal untuk menjaga ruang digital Indonesia agar berada dalam kondisi bersih, sehat, beretika, dan produktif. Namun ia mengingatkan agar penerapannya jangan sampai menimbulkan rasa ketidakadilan.

Karena itulah, Kepala Negara memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta seluruh jajarannya untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan yang menjadikan undang-undang tersebut sebagai rujukan hukumnya.

"Saya minta kepada Kapolri agar jajaranya lebih selektif mensikapi dan menerima pelaporan pelanggaran UU ITE. Hati-hati pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Penuh dengan kehati-hatian. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal UU ITE biar jelas," tegas Jokowi.

"Kapolri harus meningkatkan pengawasan agar impelemntasinya konsisten, akuntabel dan berkeadilan," tambah dia.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo meminta warga tak segan memberi kritik atau masukkan kepada pemerintah, khususnya untuk memperbaiki pelayanan publik di Indonesia.

“Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi," katanya dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman 2020 secara virtual, Senin 8 Februari 2021.[okezone.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan