KSP soal Revisi UU ITE: Untuk Perjelas Kategori Kritik dan Hasutan

Pihak Kantor Staf Presiden (KSP) menjelaskan revisi UU ITE bertujuan untuk menjaga ekosistem digital dari ujaran kebencian dan fitnah yang bisa merusak demokrasi di Indonesia. Revisi UU ITE ini juga diharapkan memperjelas batasan antara kritik dan hasutan.

"Jadi revisi ini untuk lebih memperjelas mana yang disebut kritik, mana yang disebut hasutan, sehingga tidak ada celah bagi penegak hukum untuk kemudian memidanakan mereka-mereka yang memang bersikap kritis terhadap pemerintah di satu sisi itu. Di sisi lain juga memberikan pedoman bagi penegak hukum untuk mengusut mereka-mereka yang selama ini mengumbar hoax, fitnah, ujaran kebencian berita palsu di media sosial, di ekosistem digital kita," kata Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian, kepada wartawan, Rabu (17/2/2021).

Donny menjelaskan pemerintah tidak ingin ada pasal-pasal di UU ITE yang multitafsir. Selain itu, pemerintah berusaha menutup peluang sekecil mungkin pemidanaan bagi pihak-pihak yang kritis.

"Jadi pemerintah tidak ingin UU ITE menjadi multitafisir, menjadi kabur sehingga ada kemungkinan meskipun selama ini UU ITE dipakai sebagaimana mestinya gitu, tapi pemerintah ingin menutup celah, peluang sekecil apa pun yang kemudian bisa saja terjadi pemidanaan bagi mereka yang sebenarnya tidak menghasut, tapi hanya kritis," ujar Donny.

"Karena dengan adanya UU ITE ini terjadi saling adu di masyarakat, terjadi suasana yang tidak kondusif, yang konfliktual. Nah untuk menjaga supaya suasana ini bisa kemudian diredam situasi media sosial yang saling serang dan saling adu ini bisa diminalisir maka UU ITE akan direvisi sehingga lebih kokoh, lebih solid dalam menjaga ekosistem digital dari segala bentuk ujaran yang bisa memecah belah dan merusak demokrasi," sambung Donny.

Donny mengatakan pemerintah saat ini tengah menginventarisasi sejumlah pasal di UU ITE yang bakal direvisi. Dia juga menegaskan semua pihak akan mengawal revisi UU ITE ini karena keinginan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tidak ada satu pun pernyataan presiden yang kemudian tidak konkret selama ini apa yang disampaikan presiden selalu konkret, selalu diwujudkan selalu implementasikan sama juga dengan ini, akan dilaksanakan ya pemerintah akan menginvetarisir mengajukan inisiatif ke DPR, dan ini akan dikawal sungguh-sungguh karena ini ada wish dari presiden langsung. Jadi seluruh instansi bekerja keras untuk mewujudkan keinginan presiden dalam memperbaiki keinginan UU ITE dan menciptakan ekosistem digital yang lebih beradab dan santun, dan demokratis," imbuh dia.

Sebelumnya, Jokowi, seperti disiarkan dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Senin, 15 Februari 2021, memberikan sorotan pada UU ITE. Sebab, Jokowi melihat belakangan ini masif adanya saling lapor antarwarga dengan rujukan UU ITE.

"Belakangan ini, saya lihat semakin banyak warga masyarakat yang saling melaporkan. Ada proses hukum yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan tetapi memang pelapor itu ada rujukan hukumnya, ini repotnya di sini, antara lain Undang-Undang ITE, saya paham Undang-Undang ITE ini semangatnya adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, agar sehat, agar beretika, dan agar bisa dimanfaatkan secara produktif tetapi implementasinya, pelaksanaannya jangan justru menimbulkan rasa ketidakadilan," ujar Jokowi.

Lantas Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk benar-benar selektif memilah laporan berdasarkan UU ITE itu. Lebih lanjutnya Jokowi ingin Listyo membuat pedoman interpretasi resmi mengenai pasal-pasal yang menjadi rujukan laporan terkait UU ITE itu. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan