Luhut Ajak Pemerintah Jepang Kerja Sama Kelola Sampah Laut hingga Penanganan Sungai Citarum

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengajak Pemerintah Jepang bekerja sama, khususnya dalam hal pengelolaan sampah, penanganan sampah laut, penanganan pencemaran air di Sungai Citarum, dan isu perubahan iklim.

Ajakan ini dimulai saat Luhut didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya melakukan pertemuan bilateral virtual tingkat menteri dengan Menteri Lingkungan Jepang Koizumi Shinjiro.

Luhut memaparkan bagaimana selama ini Indonesia dan Jepang sudah bekerja sama untuk menangani permasalahan mengenai lingkungan.

Terutama di bidang pencemaran lingkungan dan penanganan sampah laut proses yang sudah mulai terbangun di tahun 2019. Hingga Pemerintah Indonesia menerbitkan satu kebijakan.

"Kebijakan ini merupakan Peraturan Presiden (PP) Nomor 83 Tahun 2018 yang melibatkan 16 kementerian atau lembaga terkait, untuk menyinergikan kegiatan yang berkontribusi pada penanganan sampah laut tersebut. Ditargetkan pada tahun 2025, penanganan sampah di laut sudah mencapai angka 70 persen," kata Luhut melalui keterangan tertulis, dikutip Jumat (19/2/2021).

Menurut Luhut, pengelolaan sampah di laut sudah seharusnya dilakukan secara sinergi, mulai dari hulu ke hilir.

Untuk itu, diperlukan penanganan pencemaran di Daerah Aliran Sungai (DAS) karena limbah.

Ini juga menjadi salah satu solusi adanya proses penanganan sampah di laut yang sinergi dari hulu ke hilir. Salah satu contohnya adalah penanganan pencemaran di DAS Sungai Citarum.

"Kami sudah melakukan berbagai kebijakan dan menjalankan berbagai program mulai dari 2018 sampai tahun 2020. Kami telah berhasil mengurangi kebocoran sampah ke laut dari sungai sebesar 15 persen berkat program seperti penanganan DAS di kawasan Sungai Citarum," jelasnya.

Luhut mengatakan, daerah aliran sungai yang tercemar oleh limbah perlu diolah.

Namun, dirinya bersyukur dengan adanya proyek fasilitas pengolahan limbah bersama pemerintah Indonesia dan Jepang melalui JICA di Legok Nangka, limbah tersebut telah diolah.

Pemerintah Jepang memiliki komitmen yang kuat dalam hal menanggulangi perubahan iklim, dimana hal ini dilakukan melalui kebijakannya untuk mewujudkan carbon neutral.

Begitu pula dengan Indonesia, kata Luhut, memiliki komitmen yang sama.

Maka dari itu, dibuatlah regulasi kebijakan tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon (carbon credit) untuk pencapaian penurunan emisi dan pengendalian emisi karbon dalam pembangunan.

"Ini penting mengingat Indonesia memiliki 75 sampai 80 persen carbon credit dunia yang berasal dari hutan, mangrove, gambut, padang lamun dan terumbu karang. Kami telah mencanangkan target rehabilitasi ekosistem mangrove seluas 620.000 hektare pada periode 2021 - 2024 dengan dukungan multi stakeholders. Semua ini dilakukan dengan dasar komitmen kami untuk menurunkan emisi karbon nasional dan dalam pembangunan," kata Luhut. [kompas.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan