Respons Jokowi, Satgas Godok Posko Pengawasan PPKM RT/RW

Satgas Penanganan Covid-19 tengah mengembangkan konsep posko pengawasan hingga tingkat RT dan RW untuk memantau kepatuhan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) demi mengerem laju penularan virus corona.

Juru Bicara Bicara Satgas Wiku Adisasmito mengatakan, pematangan konsep itu merespons masukan Presiden Joko Widodo ihwal PPKM di Pulau Jawa dan Bali yang dinilai tidak efektif. Jokowi sebelumnya mengungkapkan penerapan PPKM tak tegas dan konsisten sehingga tak mampu menekan lonjakan kasus Covid-19.

Karena itu Wiku menuturkan, posko pengawasan itu nantinya akan menjadi perpanjangan tangan satgas daerah dalam mengawasi penerapan kebijakan.

"Saat ini satgas sedang mengembangkan konsep posko, perpanjangan tangan satgas daerah sampai ke tingkat RT/RW untuk pengawasan kebijakan PPKM, termasuk kepada kepatuhan protokol kesehatan," kata Wiku saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (1/2).

Wiku menjelaskan, dalam implementasinya, konsep posko hingga tingkat RT tersebut akan dievaluasi secara berkala. Khususnya terkait efektivitasnya terhadap penurunan kasus aktif, tingkat kematian, tingkat keterisian tempat tidur, serta peningkatan kesembuhan.

Kendati begitu, Wiku belum menjelaskan secara rinci konsep tersebut. Sebab, konsep itu masih dalam tahap pembahasan.

"Konsep posko masih dalam tahapan pembahasan, namun pada intinya posko akan bekerja layaknya perpanjangan tangan satgas daerah dan secara nasional berada di bawah komando Satgas Covid-19," ujarnya.

Pemerintah juga sempat mewacanakan penerapan karantina wilayah terbatas sampai tingkat mikro di lingkup RT dan RW. Karantina terbatas ini rencananya untuk mendalami kasus yang ada di suatu wilayah, dan melakukan pemisahan masyarakat dengan kasus positif.

Seperti diketahui, dalam rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Indonesia Maju, Jokowi blak-blakan menyatakan PPKM tidak efektif menekan laju penyebaran virus corona. Jokowi menyebut, tujuan PPKM untuk mengurangi mobilitas masyarakat tidak terpenuhi.

Menurut Jokowi, kenyataan di lapangan PPKM justru tidak berjalan sesuai dengan esensi kebijakan, yakni tegas dan konsisten. Bahkan, mantan Wali Kota Solo dan Gubernur Jakarta itu melihat mobilitas masyarakat justru tinggi selama PPKM.

Terkait hal tersebut, Wiku menilai pernyataan Jokowi menjadi masukan bagi Satgas dalam menangani wabah yang sudah berlangsung kurang lebih 11 bulan itu.

"Masukan presiden menjadi input berarti bagi penanganan pandemi Covid-19 yang menyasar pada lintas sektoral," ujar Wiku.

Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, pada pelaksanaan PPKM jilid pertama hingga PPKM jilid II--terhitung enam hari hingga Minggu (31/1), kasus positif Covid-19 di Indonesia bertambah 228.502 kasus.

Secara kumulatif, sejak kasus pertama diumumkan pada awal pandemi Maret 2020 lalu hingga Minggu (31/1) jumlah orang yang terinfeksi di Indonesia mencapai 1.078.314 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 873.221 orang dinyatakan sembuh, dan 29.998 orang meninggal dunia.

Sementara, kasus aktif di Indonesia mencapai 175.095. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kasus aktif tertinggi di Asia melampaui jumlah kasus aktif di India yang sebelumnya tertinggi.

India mencatatkan 169.654 kasus aktif, akan tetapi total kasus di India 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan Indonesia, yakni 10.747.091 kasus.[cnnindonesia.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan