Ruhut ke AHY: Jangan Childish Apa-apa Ngadu ke Jokowi!

Mantan kader Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, meminta Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersikap dewasa menyikapi kudeta atas dirinya. Ruhut mengatakan seharusnya AHY tidak perlu mengadu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait persoalan internal partainya.

"Saya minta AHY, jangan childish, jangan kekanak-kanakan, jangan apa-apa ngadu ke Pak Joko Widodo, saya ini orang dekat Presiden loh, saya pendukung, dan saya tidak ada dapat apa-apa dari Pak Joko Widodo, tapi saya pendukung beliau," kata Ruhut kepada wartawan, Rabu (3/2/2021).

Ruhut meminta AHY dan jajarannya tidak perlu mengkait-kaitkan Jokowi dengan persoalan internal Partai Demokrat. Meski, menurutnya, mempertahankan partai yang sudah berdiri itu tidak mudah.

"Jangan apa-apa lapor ke beliau, kasihan beliau sudah banyak yang beliau tangani, termasuk pandemi virus Corona, kalau (AHY) sudah nggak mampu ya apa boleh buat, karena saya lihat orang-orang lingkungan dia, waktu di Demokrat saya nggak tahu nggak jelas, bahkan banyak orang baru, jadi orang baru nggak tahu sejarahnya Demokrat. Bagaimana kita patungan pada waktu itu, jadi ini mereka nggak tau, tahu nikmatnya aja, mempertahankan itu tidak mudah," ucapnya.

Ruhut, yang kini seorang politikus PDIP, juga berpesan agar persoalan kudeta AHY ini diselesaikan dengan baik. Apalagi, Partai Demokrat sebagai partai besar yang pernah memenangi Pemilu Presiden.

"Saya bilang tapi ya, saya bilang ini ke mereka 'selesaikan dengan baik selesaikanlah, kasihan, Partai Demokrat itu partai yang pernah jadi pemenang partai pemilu, belum ada yang pernah mengalahkan rekor saya loh 148 kursi, sekarang aja paling banyak aja 120 kursi, paling banyak itu," ujarnya.

Ruhut sebelumnya mengaku dengar banyak cerita dari para kader terkait masalah internal PD.

Awalnya Ruhut cerita banyak kader Partai Demokrat yang akhir-akhir ini mendatangi dirinya. Dia mengaku mendapatkan cerita ada perbedaan yang terjadi di Partai Demokrat saat ini.

"Iya menurut aku kader-kader itu banyak datang ke saya juga, jadi yang bikin ramai-ramai baik itu yang ada di daerah, begitu juga di pusat, mereka merasa PD sekarang beda dengan jaman abang waktu itu," kata Ruhut kepada wartawan, Rabu (3/2/2021).

Ruhut lantas mengungkap sejumlah keluhan dari kader-kader PD tersebut. Keluhan itu, kata dia, saat AHY menjadi Ketua Umum.

"'Kenapa saya bilang?' contohnya ini kalau orang daerah, 'kalau DPP datang kami dibebani membiayai', nah sedangkan perlu aku sampaikan kalau dulu aku keliling semua kabupaten kota dan provinsi, jadi aku hampir 500 itu datang ke kabupaten kota, nah itu biaya kami (DPP), nggak pernah membebani daerah, nah begitu juga pilkada-pilkadanya, jadi mereka banyak ngeluh ya, harus bayar ke DPP di era AHY sekarang ini," ucap Ruhut.

"Belum lagi lingkungan AHY hanya tau menjilat aja, begitu juga kawan-kawan yang di provinsi dan kawan kawan di pusat, mereka banyak mengeluh 'ini sudah seperti kerajaan saja' mereka bilang begitu," imbuhnya.

Seperti diketahui, isu kudeta ini pertama kali diungkap oleh Ketum Partai Demokrat AHY. Ia mendapatkan informasi soal keterlibatan orang dekat lingkaran Presiden Jokowi. Partai Demokrat menyinggung sosok jenderal.

"Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian ketum Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakpus, Senin (1/2).

Menurutnya, ajakan dan komunikasi itu dilakukan dengan paksa lewat telepon maupun pertemuan langsung. 'Kudeta' itu disebut akan menjadi jalan menjadi capres di Pemilu 2024.

"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti 'dengan paksa' Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang. Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB)," paparnya. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan