Kemenhub Akan Dapat Tambahan Anggaran Rp 2,05 Triliun untuk Padat Karya

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mendapatkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 2,05 triliun dari Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Tambahan alokasi anggaran itu digunakan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat dalam kegiatan padat karya sektor transportasi.

"Rapat koordinasi tingkat Menteri dengan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional, Kemenhub mendapat alokasi PEN untuk kegiatan padat karya sektor transportasi," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Selasa (16/3/2021).

Menurut dia, tambahan alokasi anggaran itu juga sudah sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan arahan presiden, dana tersebut akan difokuskan untuk kegiatan padat karya sektor transportasi.

Adapun kegiatan padat karya itu meliputi pemeliharaan sarana prasarana, pemasangan alat keselamatan, peningkatan ruas jalan nasional, dan pembangunan terminal, bandara, pelabuhan.

"Langkah ini diperlukan dengan tujuan memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang terdampak pandemi," ujar dia. 

Menhub mengatakan, dengan adanya tambahan alokasi anggaran tersebut, diharapkan dapat bermanfaat menambah ruang fiskal di Kemenhub.

"Sekarang masih dibahas di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kita harapkan Kemenhub bersama Komisi V dapat mengaktualisasikan tambahan tersebut untuk kepentingan masyarakat," ucap dia. 

Budi juga mengungkapkan bahwa Kemenhub sebelumnya mendapatkan total anggaran Rp 45,6 triliun pada 2021

Namun, Kemenkeu memotong atau refocusing pagu anggaran Kemenhub sebesar Rp 12,4 triliun.

Dengan demikian, kata dia, total anggaran Kemenhub pada tahun ini berkurang dari Rp 45,6 triliun menjadi Rp 33,2 triliun.

Budi menyampaikan, refocusing itu dilakukan karena pemerintah ingin mengalokasikan lebih banyak anggaran kepada kebutuhan vaksinasi Covid-19 dan kegiatan perlindungan sosial.

Kemenhub akan mendapatkan anggaran sebesar Rp 45,6 triliun pada 2021.

Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi V DPR, Selasa (22/9/2020).

Angka tersebut sesuai dengan hasil Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2021.

Saat itu, Budi mengatakan, dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021, pihaknya telah melakukan penajaman prioritas guna mendukung pemulihan ekonomi nasional.

"Arah Belanja Kemenhub tahun 2021 untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial," ujarnya dalam gelaran rapat dengar pendapat Komisi V DPR RI, Selasa (22/9/2020)[kompas.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan