Mahfud: TP3 Yakin Kasus KM 50 Pelanggaran HAM Berat, tak Ada Bukti

TP3 Laskar FPI yang dipimpin Amien Rais bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). TP3 Laskar FPI yakin kasus KM 50 pelanggaran HAM berat, tapi tak bisa menunjukkan bukti.

Hal itu disampaikan Menko Polhukam Mahfud Md dalam konferensi pers yang disiarkan virtual, Selasa (9/3/2021). Mahfud menyebut salah satu anggota TP3, Marwan Batubara, yang menyampaikan keyakinan pelanggaran HAM berat di kasus KM 50.

"Pak Marwan Batubara tadi mengatakan mereka yakin 6 orang ini adalah warga negara Indonesia, oke kita juga yakin, mereka adalah orang-orang yang beriman, kita juga yakin, dan mereka juga yakin, Pak Marwan Batubara, telah terjadi pelanggaran HAM berat," ucap Mahfud Md.

Mahfud Md mengatakan pemerintah terbuka terkait kasus KM 50. Mahfud meminta bukti kepada TP3 jika memang ada pelanggaran HAM berat dalam kasus itu.

"Kalau ada bukti, mana pelanggaran HAM beratnya itu, mana, sampaikan sekarang. Atau kalau ndak nanti sampaikan menyusul kepada presiden. Bukti, bukan keyakinan. Karena kalau keyakinan kita juga punya keyakinan sendiri-sendiri bahwa peristiwa itu dalangnya si a, si b, si c, kalau keyakinan," ucap Mahfud.

"Tapi Komnas HAM sudah menyelidiki sesuai dengan kewenangan undang-undang ndak ada. Apa, pelanggaran HAM berat itu 3 syaratnya," sebut Mahfud.

Mahfud memerinci 3 syarat terjadinya pelanggaran HAM berat yakni dilakukan secara terstruktur dalam artian aparat secara berjenjang, sistematis dan masif yakni menimbulkan korban meluas. Jika ada bukti-bukti itu, Mahfud menekankan pemerintah siap mengadili. Bukti itu, kata Mahfud, tak dimiliki TP3.

"Kalau ada bukti itu ada bukti itu mari bawa kita adili secara terbuka. Kita adili para pelakunya berdasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Nah saya sampaikan begitu tadi, silakan kami menunggu, terbuka, dan saya katakan TP3 bukannya juga sudah diterima oleh Komnas HAM diminta mana buktinya secuil saja bahwa ada terstruktur, sistematis dan masifnya. Ndak ada tuh," sebut dia.

"Ada di berita acaranya bahwa TP3 sudah diterima tapi ndak ada, hanya mengatakan yakin. Kalau yakin tidak boleh karena kita punya keyakinan juga banyak pelakunya ini, pelakunya itu, otaknya itu, dan sebagainya yang membiayai itu yakin kita, tapi kan tidak ada buktinya," ucap Mahfud. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan