Golkar: Jangan Sampai Jokowi Marah Lagi, Menteri Harus Action

Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei kepuasaan dan kepercayaan program Kabinet Presiden Joko Widodo selama pandemi Covid-19. Ketiga program yang masuk ke dalam survei yakni bantuan langsung tunai, bantuan sembako, dan program pekerja. Hasilnya, kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap ketiga program tersebut rendah.

"68,1 Persen responden menyatakan program jaring pengaman sosial pemerintah itu rawan dikorupsi, dan 54,7 persen responden menyatakan bahwa pemilihan calon penerima bantuan tidak transparan atau terbuka," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam diskusi virtual Polemik Trijaya, Sabtu (10/4).

Menanggapi hal itu, Politisi Partai Golkar, Andi Harianto Sinulingga mengatakan, hasil survei tersebut menunjukkan bahwa masyarakat cukup puas dengan sosok personal Presiden Jokowi, namun tidak puas dengan kinerja para menteri. Sehingga, dia pun menagih janji misi kabinet Indonesia Maju, yakni mewujudkan sistem political will yang baik.

"Dulu waktu awal-awal periode pertama, itu kan narasinya bagus, kemandirian ekonomi atau memberantas semua mafia yang ada dan selama ini menikmati dari program pemerintah, nah tapi problem itu belum terjawab hingga hari ini," ujarnya.

Anggota DPR Fraksi Golkar itu pun berharap, para menteri tidak lagi membuat Presiden Jokowi marah. Seperti yang diketahui, pada tahun 2020 lalu, Presiden Joko Widodo beberapa kali menunjukkan kemarahannya kepada para menteri-menterinya dalam rapat kabinet Indonesia Maju. Penyebab kemarahannya yakni terkait penanganan Covid-19.

"Jadi yang harus didorong adalah memastikan para menteri-menterinya bekerja sesuai direction yang ada. Semoga marah-marahnya Pak Jokowi cukup sampai di situ. Jangan sampai nanti marah lagi. Harus ada action-nya (para menteri)," kata Andi.

"Misalnya soal impor beras deh, itu 1 kementerian dan lembaga pandangannya berbeda-beda, jadi kita bingung pandangan mana yang mewakili pemerintah. Sampai akhirnya Pak Jokowi bicara di vlognya," imbuhnya.

Dia kemudian menyinggung survei 68,1 persen responden yang menyatakan program pemerintah rawan dikorupsi. Dia melihat memang kenyataannya sistem birokrasi di Indonesia yang berpotensi masih terus melanggengkan budaya korupsi, termasuk dalam pemerintahan Presiden Jokowi ini. untuk itu, dia mendorong pemerintah agar memperbaiki sistem birokrasi tersebut.

"Apapun (program) yang diturunkan dari pemerintah, itu pipanya bocor mengalir ke mana-mana dan ini ada datanya. Misalnya Kartu Prakerja yang tidak sampai 50 persen efektivitasnya padahal," ungkapnya.

"Padahal program yang baik itu yang turunannya tepat sasaran, padahal yang paling penting kan program harus bisa dirasakan masyarakat. Sayangnya sistem kita memang menyuburkan perilaku korup," kata dia.

Untuk itu, Andi juga mendorong, agar pemerintah mengintegrasikan data penerima bantuan manfaat di Indonesia. Senada dengan Andi, Anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu mendorong agar data tersebut terintegrasi sehingga tidak menimbulkan masalah.

"Dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang itu belum ter-connect dalam sistem satu data. Sistemnya semoga bisa di-update baik itu per triwulan, per semester. Sehingga kita bisa update kondisi masyarakat di bawah. Jadi kalau ada persoalan atau ada bencana, bisa tepat sasaran bantuannya, " kata Masinton dalam diskusi virtual tersebut. [merdeka.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan