Pesan Jokowi ke Kepala Daerah: Jangan Puas Baca Laporan Saja, Cek di Lapangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah tidak hanya puas dengan laporan dari jajaran di pemerintah daerah. Jokowi ingin kepala daerah melakukan pengecekan ke lapangan agar kebijakan yang dibuat tepat sasaran.

"Bapak ibu saudara-saudara yang saya hormati, jabatan yang diberikan kepada saudara-saudara adalah kehormatan. Tetapi sekaligus juga sebuah tanggungjawab yang besar, tanggungjawab yang berat. Oleh sebab itu jangan sampai saudara-saudara hanya mengikuti prosedur yang ada. Harus goal oriented, result oriented. 

Orientasinya adalah hasil. Harus berani berinovasi bukan sekedar mengikuti rutinitas. Hati-hati ini," kata Jokowi kepada peserta rapat koordinasi kepala daerah tahun 2021 yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (15/4/2021).

"Harus bekerja dengan kecepatan tinggi. Oleh sebab itu dalam bekerja jangan hanya puas membaca laporan saja. Cek di lapangan, lihat di lapangan, kontrol di lapangan. Inovasi, kecepatan, ketetapan kebijakan sangat dibutuhkan sekarang ini," tambahnya.

Jokowi menekankan bahwa kebijakan harus fokus kepada skala prioritas. Sehingga alokasi anggaran lebih terkonsentrasi.

Jokowi kemudian menyoroti mata anggaran kegiatan di satu provinsi mencapai 40 ribu. Jokowi meminta agar anggaran kegiatan itu diperkecil sehingga lebih mudah untuk mengontrol.

"Saya melihat satu provinsi ada yang mata anggarannya sampai 40.000. Mata anggaran kegiatan. Menurut saya semakin sedikit kegiatan akan semakin secara manajemen akan semakin gampang ngontrolnya, semakin gampang ngeceknya dan hasilnya akan semakin keliatan. Oleh sebab itu saya titip buat satu, dua atau tiga saja kegiatan besar yang anggarannya dikonsentrasikan ke sana. Sehingga hasilnya bisa dilihat, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata dia.

Selain itu, Jokowi juga menekankan agar belanja modal dan anggaran pembangunan lebih besar dari belanja aparatur. Jokowi meminta kepala daerah hati-hati menggunakan anggaran itu.

"Sebagai contoh, ada anggaran di sebuah kabupaten Rp 2 triliun misalnya. Hati-hati, saya titip yang namanya belanja aparatur dan belanja pembangunan, belanja aparatur dan belanja modal dilihat. Gedean yang mana. Usahakan agar belanja pembangunan, belanja modal itu lebih besar dari belanja aparatur. Kalau sudah ketemu belanja pembangunan, belanja modal, jangan sampai yang namanya anggaran itu dibagi rata ke masing-masing unit, ke masing-masing dinas. 

Hati-hati. Sekali lagi yang bapak ibu dan saudara-saudara prioritaskan yang mana. Berikan dua prioitas atau maksimal tiga prioritas. Udah, anggaran itu prioritaskan ke sana 60%. Sisanya baru diberikan ke unit-unit yang lain. Sehingga menjadi jelas," ucap Jokowi.

Kepada kepala daerah, Jokowi juga menekankan agar pembangunan jalan dilakukan dengan maksimal. Begitu juga dengan pasar dan sekolah.

"Saya mau jalan di kabupaten saya sampai di desa-desa mulus. Ya sudah anggaran konsentrasikan ke sana. Selama mungkin satu tahun atau dua tahun selesai ganti lagi. Saya mau konsetnrasi ke pembangunan pasar yang ada di seluruh kabupaten. Ada pasar misalnya 60 pasar. Selesaikan dalam setahun atau dua tahun, rampung. Sehingga rakyat melihat. Atau ingin membangun sekolah. Sekolah di kabupaten saya harus bagus semuanya. Sehingga kelihatan mana prioritas, mana yang menjadi unggulan," jelasnya.

Jokowi mengingatkan agar anggaran tidak diecer-ecer di setiap dinas. Jokowi meminta kepala daerah hati-hati dengan anggaran dan harus berani mengambil ketupusan.

"Jangan sampai sekali lagi yang namanya anggaran diecer-ecer di setiap dinas, di setiap unit. Sehingga setiap tahun itu anggaran ya terbelanjakan tapi tidak ada baunya sama sekali. Tidak dirasakan kemanfaatannya oleh rakyat. Hati-hati dengan ini karena anggaran APBD itu bisa men-triger pertumbuhan ekonomi di daerah bapak ibu semuanya. Karena bapak ibu dan saudara adalah pemimpin baik di provinsi, di kabupaten dan di kota, bapak harus berani menentukan ini. Bapak ibu harus berani menentukan ini," ucap Jokowi.

"Kalau tidak? Saya perlu ingatkan. Kalau bapak ibu tidak bisa mengonsolidasikan ini menajemennya tidak seperti yang tadi saya sampaikan, kemudian anggaran diecer-ecer di dinas-dinas, di unit-unit yang ada, karena masalahnya pasti selalu ada, karena nggak dirasakan oleh masyarakat hasil kepemimpinan bapak ibu saudara-saudara sekalian, ya tidak terpilih lagi. Karena anggarannya hilang setiap tahun, realisasi setiap tahun tapi tidak keliatan manfaatnya oleh rakyat," tutur dia.

Dalam menangani pandemi Corona, Jokowi juga menekankan agar kepala daerah mendukung program vaksinasi. Dia meminta agar masyarakat dengan mobilitas tinggi dijadikan prioritas vaksinasi.

"Kemudian dukung penuh program vaksinasi. Karena kalau PPKM mikro berjalan, protokol kesehatan dilakukan secara ketat, kemudian program vaksinasinya berjalan dengan baik dengan sasaran yang jelas. Sasarannya adalah yang pertama saya kira sudah berulang-ulang, tenaga kesehatan, pelayan publik, para lansia, kemudian lokasi-lokasi interaksi antar masyarakatnya tinggi dan mobilitasnya tinggi. Itu yang diberikan prioritas terlebih dahulu. Dengan cara ini kita harapkan pemulihan kesehatan bisa segera kita capai," jelasnya.

Pandemi Corona, kata Jokowi, menyebabkan banyaknya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Jokowi mendorongagar APBD digunakan untuk padat karya sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk masyarakat.

"Yang kedua di bidang ekonomi. Banyak PHK karena banyak pabrik yang berhenti produksi dalam masa pandemi. Oleh sebab itu saya minta juga APBD ini bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat di lapis bawah. Dengan cara perbanyak program-program padat karya untuk penciptaan lapangan pekerjaan sambil menunggu ekonomi kembali pulih sepenuhnya. Memperbaiki jalan, padat karya. Membangun irigasi, padat karya. Membangun sekolah, padat karya. Ini akan menggerakkan ekonomi daerah dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kita," katanya.

Pada bidang investasi, Jokowi juga meminta agar kepala daerah tidak memperlambat izin investasi. Dia menekankan bahwa memperlambat izin investasi mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi.

"Yang kedua kalau memperlambat izin investasi artinya apa? Memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Yang artinya juga memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Hati-Hati. Kunci pertumbuhan ekonomi nasional ini kan dari agregat pertumbuhan ekonomi di daerah. Kalau ekonomi daerah tidak naik, tdiak meningkat artinya juga ekonomi nasional juga tidak akan meningkat," kata dia.[detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan