Rp 9,79 T Disiapkan buat Genjot Infrastruktur Papua & Papua Barat

Pemerintah terus menggenjot pembangunan di Indonesia timur terutama Papua dan Papua Barat. Pada tahun anggaran 2021 ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur Papua dan Papua Barat hingga Rp 9,79 triliun.

Anggaran sebesar itu dibagi untuk Provinsi Papua sebesar Rp 6,12 triliun yang akan digunakan untuk bidang SDA sebesar Rp 670 miliar, jalan dan jembatan Rp 4,46 triliun, permukiman Rp 650 miliar dan perumahan Rp 330 miliar.

Sementara untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp 3,67 triliun yang digunakan untuk bidang SDA Rp 600 miliar, jalan dan jembatan Rp 2,54 triliun, permukiman Rp 320 miliar dan perumahan Rp 200 miliar.

"Hal ini sesuai dengan amanat Inpres No.9 Tahun 2020," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dikutip dari situs Kementerian PUPR, Sabtu (3/4/2021).

Tujuannya adalah untuk mengurangi angka kemiskinan yang tinggi, mengurangi indeks kemahalan dan pemerataan pembangunan infrastruktur.

Lebih lanjut Basuki menjelaskan 4 program yang akan dijalankannya demi mewujudkan infrastruktur yang andal sekaligus menjawab tantangan yang dihadapi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pertama, pemerataan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, dukungan afirmatif pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Papua. Ketiga, pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT). Keempat, pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur PUPR.

"Peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dilakukan dengan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda. Di antaranya telah kami bangun Jalan Trans Papua 3.534 km, Jalan Perbatasan Papua 1.098 km dan Jembatan Youtefa 1,3 km," ucapnya.

Selanjutnya untuk dukungan pengembangan kapasitas SDM, Kementerian PUPR melaksanakan pelatihan SDM jasa konstruksi yang melibatkan mitra kerja asli Papua dan Papua Barat. Selain itu, Kementerian PUPR juga memberdayakan pelaku usaha lokal dengan tender terbatas untuk paket pekerjaan konstruksi harga perkiraan sendiri (HPS) antara Rp 1 - 2,5 miliar.

Sementara untuk pengembangan SDM internal Kementerian PUPR di balai-balai teknis yang berada di Papua dan Papua Barat sudah diisi oleh putra daerah asli sebagai Kepala Balai, Kepala Satker maupun PPK.

Program ketiga yakni pelaksanaan PKT untuk mendistribusikan pendapatan bagi masyarakat Papua dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional akibat PAndemi COVID-19. Pada TA 2021 terdapat peningkatan anggaran PKT dari tahun sebelumnya, yakni dari Rp 671 miliar menjadi 731 miliar. Anggaran ini digunakan untuk 19 kegiatan yang akan menyerap 27.967 tenaga kerja.

Program keempat yakni pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur bidang PUPR di antaranya pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Skouw (Jayapura) dan Sota (Merauke), pembangunan infrastruktur dukungan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX serta pembangunan rumah khusus, air bersih, jalan lingkungan, dan jembatan gantung di Kabupaten Asmat, Mappi dan Mamberamo Raya.

Kementerian PUPR berharap dengan komitmen yang berkesinambungan tersebut, pihaknya dapat turut memberikan solusi dan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan dan memajukan masyarakat Papua.

"Kami akan betul-betul memperhatikan tata kelola dalam pelaksanaannya, agar tepat mutu, tepat sasaran dan tepat administrasi," imbuhnya. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan