Ferdinand Hutahaean Adukan Anies Baswedan ke Mahfud Md

Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengadukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md. Aduan Ferdinand Hutahaean disampaikan lewat surat.

"Kemarin saya sampaikan surat yang berisi laporan singkat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan permohonan saya kepada Menkopolhukam agar mengoordinasikan jajaran penegak hukum yang diatur oleh konstitusi dan UU. Saya ingin supaya aparat hukum di jajaran koordinasi Mahfud sebagai Menko Polhukam bekerja dengan adanya laporan ini," kata Ferdinand dalam keterangan yang dibagikan kepada wartawan, Jumat (30/4/2021).

Ferdinand mengaku surat aduan terhadap Anies Baswedan telah diterima bagian Sekretariat Kemenko Polhukam. Dalam suratnya, salah satu sorotan Ferdinand adalah fee Formula E.

"Landasan laporan saya jelas, ada audit BPK yang menyatakan bahwa fee Formula E tidak bisa ditarik alias hangus. Artinya ini hangus dan ini merugikan keuangan negara. Maka saya berharap Menko Polhukam akan memerintahkan kejaksaan untuk melakukan penyelidikan dan meminta BPK menghitung kerugian negara dari kasus E Formula tersebut. Itu salah satunya soal dugaan korupsi selain adanya kelebihan bayar proyek damkar dan PLTS," ujarnya.

Ferdinand Hutahaean juga menyinggung perjalanan Anies ke sejumlah daerah di Jawa. Menurut Ferdinand Hutahaean, Anies berpolitik dan seharusnya mengajukan cuti.

"Yang berikut terkait dengan perjalanan Anies ke Jatim dan Jateng, landasan hukumnya jelas. Ada UU Pemda, ada aturan-aturan pejabat publik yang tidak boleh berpolitik dalam pekerjaan dan jabatan. Itu pelanggaran. Silakan Anies berkampanye tapi cuti dulu dari jabatannya sebagai gubernur," ujarnya.

Ferdinand mengklaim aduannya terhadap Anies Baswedan bersifat penegakan hukum, bukan politis. Meski demikian, Ferdinand tak masalah jika ada yang menganggapnya politis.

"Ada yang bertanya kepada saya, bang kenapa kepala daerah lain tidak dilaporkan? Jawaban saya, saya belum menemukan tokoh lain yang serupa, jika ada tolong kasih info saya dan akan saya laporkan juga," kata dia.

"Saya bergerak berdasarkan informasi yang saya miliki dan kebetulan soal Formula E sudah lama dan saya telah bersuara sejak dulu namun KPK tak pernah menindaklanjutinya sebagai sesuatu yang patut diduga sebagai perbuatan merugikan keuangan negara atau korupsi," ujar Ferdinand Hutahaean.

Pernyataan Jakpro soal Formula E

Untuk diketahui, pergelaran Formula E di DKI Jakarta resmi ditunda ke tahun 2022. Jakpro selaku pihak yang ditunjuk sebagai penyelenggara buka suara soal dana yang sudah dikeluarkan hampir Rp 1 triliun oleh Pemprov DKI.

"Dana tersebut tidak hangus. Karena Jakarta Eprix ditunda hingga 2022, uang yang sudah dibayarkan akan digunakan untuk event di tahun 2022," kata Project Director Sportainment PT Jakarta Propertindo (Perseroda) M Maulana dalam keterangannya, Selasa (23/3/2021).

Dana hampir Rp 1 triliun itu terungkap dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2019. BPK merinci, secara total sekitar Rp 983,31 miliar yang telah dibayarkan. Rinciannya adalah Rp 560,31 miliar digunakan untuk membayar commitment fee Formula E. Dana setengah triliun rupiah lebih itu dibayarkan pada 2019 dan 2020.

Menurut catatan BPK, Pemprov DKI membayar bank garansi senilai GBP 22 juta atau setara Rp 423 miliar. Namun terkait bank garansi ini, PT Jakpro telah renegosiasi pada 13 Mei 2020 kepada FEO untuk penarikan bank garansi dan telah disetujui.

Maulana pun menerangkan commitment fee Formula E tidak dikembalikan karena ajang Formula E hanya ditunda. Dia pun menyinggung soal gelaran olahraga internasional yang juga tertunda akibat pandemi.

"Kita tidak mau membatalkan Formula E di Jakarta, hanya menunda. Karena itu, commitment fee yang sudah dibayarkan akan digunakan untuk pelaksanaan event ini 2022 nanti," paparnya.

Maulana mengatakan commitment fee itu nantinya akan dikembalikan lagi ke Pemprov untuk pembiayaan logistik acara, penginapan pembalap dan tim yang jumlahnya sampai 2.000 orang. Termasuk pembuatan tribun acara, hadiah pemenang, sampai sertifikasi event.

Alasan Anies ke Jateng-Jatim

Soal tudingan berpolitik, Anies Baswedan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam rangka kunjungan kerja. Anies menyebut kunjungannya ke Cilacap, Jawa Tengah, yang adalah panen raya, gunanya untuk stok beras Jakarta.

"Program ini memberikan manfaat bagi semua, pertama melalui program ini, kita memotong mata rantai tata niaga beras, sehingga para petani akan bisa mendapatkan harga jual yang lebih baik. Di sisi lain masyarakat di Jakarta akan bisa mendapatkan beras dengan harga yang lebih terjangkau," kata Anies Baswedan kepada wartawan, Jumat (16/4/2021).

Di Jawa Timur, Anies menandatangani MoU ketahanan pangan. "Kita ini sedang berbicara tentang kebutuhan pangan, ketahanan pangan. Dan ingin memastikan bahwa harga di perkotaan mendapatkan suplai yang terjamin. Di sisi lain, kami ingin berbalas budi dengan petani, dengan membangun sistem yang berkeadilan," ujar Anies. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan