Jokowi Sentil Proyek Pempus-Pemda: Masih Ada yang Tak Jelas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil program, proyek, hingga data pemerintah pusat dan daerah yang kerap tidak sinkron. Hasilnya, program, proyek, dan data itu tidak memberi manfaat maksimal kepada masyarakat.

"Saya melihat masih ada program yang tidak jelas ukurannya keberhasilannya, tidak jelas sasarannya, anggarannya yang mau disasar itu apa untuk mendukung capaian dan tujuan? Dan ini tidak sinkron dengan program kegiatan lainnya, sehingga kesenjangan antara arah pembangunan pusat dan daerah itu masih terjadi," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/5).

Kepala negara memberi contoh, misalnya ia menemukan ketidaksinkronan ini pada proyek pembangunan waduk. Proyek itu menyertakan pembangunan jaringan irigasi juga, tapi tidak jelas kelanjutannya.

"Ada juga bangun pelabuhan, tapi tidak ada akses jalan ke situ, lah apa-apaan? Bagaimana pelabuhan itu bisa digunakan? Ini ada dan tidak hanya satu (proyek seperti itu), ini yang harus terus dikawal. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan dan masyarakat juga yang dirugikan karena tidak dapat manfaat dari program itu," sambungnya.

Untuk itu, Jokowi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di kementerian/lembaga hingga daerah untuk mengawal ketidaksinkronan program dan proyek seperti ini. Bahkan, pengawalan perlu dilakukan dari hulu ke hilir.

Tak cuma program dan proyek yang tak sinkron, Jokowi juga menemukan banyak data pemerintah pusat dan daerah yang tidak akurat dan tumpang tindih. Padahal, data merupakan akar dari pengambilan sebuah kebijakan kepada masyarakat.

"Ini juga masih jadi persoalan sampai hari ini dan dampaknya ke mana-mana, contohnya data bansos (bantuan sosial), itu tidak akurat dan tumpang tindih, membuat penyaluran menjadi tidak cepat, menjadi lambat, dan ada yang tidak tepat sasaran. Begitu juga dengan penyaluran bantuan pemerintah lainnya," ungkapnya.

Atas temuan ini, mantan gubernur DKI Jakarta itu juga meminta BPKP dan APIP untuk ambil peran dan mengawal data di pemerintah pusat dan daerah. Ia berharap data ini nantinya bisa terintegrasi, sinkron, dan menjadi basis program yang baik.

Terkait hal ini, Jokowi juga meminta agar pemerintah pusat dan daerah menggunakan laboratorium data forensik dan data analitik yang dimiliki BPKP. Dengan begitu, sinkronisasi bisa terwujud.

"Efektivitas data internal ini juga butuh komitmen dan manajemen yang baik karena itu semua rekomendasi harus ditindaklanjuti, jangan berhenti pada rekomendasi saja, tuntaskan sampai ke akar masalah, sehingga tidak terjadi masalah yang sama di tahun berikutnya. Ini diulang-ulang, saya sudah tahu, diulang-ulang terus tiap tahun," ucapnya.

Di sisi lain, mantan wali kota Solo itu juga meminta agar BPKP dan APIP memberikan temuan dan rekomendasi yang transparan, akurat, independen, dan profesional. "Jangan karena kerja (pemerintah pusat dan daerah) lambat, verifikasi dari APIP jadi terhambat, ini banyak terjadi," imbuhnya.

Sebab, hal ini berpotensi membuat program pemerintah pusat dan daerah bisa jadi terhambat dan terlambat. Dengan begitu, pengawasan perlu diperketat dan temuan langsung diungkap.

"Jangan bertindak setelah ada kejadian, setelah terjadi kesalahan. Di masa sulit seperti ini, kita perlu bekerja cepat, perkuat sinergi, perkuat kolaborasi, perkuat check and balance, saling bekerja sama, saling koreksi, saling memperbaiki," pungkasnya.[cnnindonesia.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan