Cerita Menteri Risma Beri Bantuan Bencana ke Alor Lewat Ketua DPRD: Tidak Bisa Kontak Siapa Pun di Sana

Sebuah video yang merekam Bupati Alor, NTT, Amon Djabo marah ke staf Kementerian Sosial, viral di media sosial.

Amon marah karena bantuan sosial Program Keluarga Harapan diurus oleh DPRD setempat.

Ia menyebut jika bantuan PKH diserahkan ke salah satu partai politik dan dibagikan oleh Ketua DPRD Alor.

Di video berdurasi 3 menit 9 detik itu, Amon mengancam akan melempar kursi ke staf Kementerian Sosial yang duduk di hadapannya dan menyuruh para staf segera meninggalkan Alor secepatnya.

Amon juga menyampaikan pihak Kementerian Sosial tidak menghargai Pemerintah Kabupaten Alor.

Risma tegaskan bukan bantuan PKH

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat menghadiri sidak di Kementerian Sosial (Kemensos), Salemba, Jakarta, Selasa (18/5/2021).

Saat dikonfirmasi di Bandung, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan bantuan yang diberikan lewat DPRD Kabupaten Alor tersebut bukan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

"Sekali lagi itu bukan PKH. Kami mulai bulan Januari 2021, tidak ada bantuan sosial dalam bentuk barang, tidak ada. Itu adalah bantuan bencana," ujar dia.

Ia juga menyebut bantuan bencana untuk korban banjir bandang di Alor diberikan melalui Ketua DPRD Kabupaten Alor Enny Anggrek.

Risma menjelaskan, saat bantuan itu dikirimkan lewat jalur darat dari Surabaya, tidak ada satu pun dari pihak Pemda Kabupaten Alor dan Kementerian Sosial yang bisa dihubungi karena jaringan komunikasi terputus.

"Saya mengirim barang saat itu dari Jakarta jauh, kita kepengin cepat, jadi kita kirim dari Surabaya, karena kalau dari Surabaya angkutan itu gratis. Tapi kita tidak bisa masuk ke pulau itu (Alor). Saya hubungi bagaimana kondisi di sana, karena hampir seluruh NTT kena, saya hubungi kepala dinas, staf saya, enggak ada yang bisa karena memang saat itu jaringan terputus," kata Risma.

"Kita tidak bisa merapatkan bantuan, karena cuacanya buruk, sehingga syahbandar mengatakan tidak bisa melaut, kapal-kapal semua berhenti," kata Risma.

Kebetulan saat itu hanya Ketua DPRD Alor yang bisa dihubungi.

Menurut Risma ia tak ada kepentingan apa pun saat memberikan bantuan bencana melalui Ketua DPRD Alor.

Dia pun akhirnya menyetujui bantuan dari Enny untuk mendistribusikan bantuan bencana dari Kemensos.

"Saat itu kemudian ada ketua DPRD menyampaikan butuh bantuan. Tapi (logistik bantuan bencana) kami tidak bisa (masuk ke Alor). Saya masih ada WA-nya. Saya bisa tunjukan bahwa kami tidak punya kepentingan apa pun," ungkap Risma saat ditemui di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Viaduct, Kota Bandung, Rabu (2/6/2021).

Dia kemudian menunjukkan komunikasi ketika DPRD Kabupaten Alor menawarkan bantuan agar logistik bantuan untuk korban bencana alam di Alor diambil dari depot logistik (Dolog) daerah sekitar.

Bantuan tersebut nantinya bisa diganti oleh Kemensos.

"Beliau (ketua DPRD) nawarkan, 'Bu, itu ada paket dari Dolog yang ibu bisa ganti. Kemudian oke Bu, tidak apa apa dari Dolog, nanti kami bantu'. Akhirnya ya, sudahlah dibagi, tapi tidak ada (kepentingan apa pun)," tuturnya.

"Ya sudahlah, kemudian disebarkanlah, karena kami tidak bisa (karena banyak sekali (yang membutuhkan) saat itu kami tidak bisa kontak siapa pun di situ. Jadi seperti itu," ujar Risma.

Bantuan kemanusiaan, bukan partai politik

Sementara itu Amon Djobo mengaku kecewa pada Menteri Risma saat dirinya mengikuti rapat virtual yang digelar antara Presiden Jokowi, Menteri Sosial, Gubernur NTT dan seluruh bupati serta wali kota se-NTT, pada awal April 2021 lalu.

Dalam rapat virtual itu, Risma menyampaikan laporan ke Presiden Jokowi jika bantuan sosial untuk warga Alor, disalurkan melalui Ketua DPRD Alor, bukan lewat pemerintah daerah.

Usai rapat, Amon yang tersinggung langsung berkirim surat ke Presiden Jokowi.

"Surat yang berisi kekecewaan kami terhadap Menteri Sosial (Risma), sudah kami kirim per tanggal 6 April 2021 lalu," kata Amon kepada Kompas.com, Selasa (2/6/2021) malam.

Ia mengatakan jika ia tak mengirim surat maka Presiden Jokowi akan menganggap Pemda Alor tidak bekerja.

"Intinya kita sudah bersurat ke Presiden soal dia (Risma) punya tingkah laku," tegas Amon.

Amon pun mengaku, Presiden Jokowi sudah membaca surat yang dikirim oleh pemerintah daerah Alor.

Menurutnya bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial tersebut merupakan bantuan kemanusiaan bukan bantuan partai politik, sehingga seharusnya disalurkan melalui pemda.

"Bukan hanya saya yang tersinggung tapi juga gubernur NTT. Suratnya sudah kita kirim ke presiden jadi tidak ada masalah," kata Amon.[kompas.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan