Fakta-fakta Jalur Sepeda Sudirman: Anggaran Rp 28 M, Kini Bakal Dibongkar

Jalur sepeda di kawasan Sudirman-Thamrin belakangan ini jadi sorotan. Kini, jalur permanen itu diminta untuk dibongkar.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggagas jalur sepeda sejak 2019. Rencana awal ada 63 km jalur untuk sepeda yang ditargetkan rampung dua tahun lalu.

Ada tiga fase pembuatan dan uji coba jalur sepeda di Jakarta.

Berikut tiga fase uji coba jalan sepeda di DKI Jakarta pada tahun ini.

- Fase pertama sepanjang 25 kilometer

Jalan Medan Merdeka Selatan-Jalan MH Thamrin-Jalan Imam Bonjol-Jalan Pangeran Diponegoro-Jalan Proklamasi-Jalan Pramuka-Jalan Pemuda.

- Fase kedua sepanjang 23 kilometer

Jenderal Sudirman-Jalan Sisingamangaraja-Jalan Panglima Polim-Jalan RS Fatmawati.

- Fase ketiga sepanjang 12 km

Jalan Tomang Raya-Jalan Cideng Timur-Jalan Kebon Sirih-Jalan Matraman Raya-Jalan Jatinegara Barat-Jalan Jatinegara Timur.

"Kita harap akan bisa tuntaskan sebelum akhir tahun. Minggu lalu sudah selesai workshop-nya," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Namun belakangan, khusus jalur sepeda di Sudirman-Thamrin paling jadi sorotan. Teranyar jalur di tengah pusat kota diminta untuk dibongkar.

Jalur 'Pop Up' Sepanjang 14 Km

Dishub DKI menyebut ada peningkatan pengguna sepeda pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di pertengahan 2020. Untuk mengurangi interaksi pesepeda dengan pejalan kaki, Dishub membuat jalur sepeda sementara (pop up bike lane) di sepanjang Sudirman-Thamrin.

Syafrin mengatakan jalur sepeda sementara ini akan dievaluasi setiap pekan. "Tentu tiap hari Senin kami laporkan kepada ketua gugus tugas terkait seluruh pelaksanaan atau evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan transportasi," kata Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Jalur sepeda sementara ini terdapat di sepanjang 14 kilometer ruas Jl Sudirman-Thamrin. Jalur sepeda sementara ini akan dibatasi oleh traffic cone.

Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin Dipermanen

Kadishub DKI Syafrin Liputo mengatakan jalur sepeda permanen bertema 'Sabuk Nusantara'.

"Jalur Sepeda Permanen Sudirman-Thamrin bertemakan Sabuk Nusantara dengan representasi pada pot tanaman (planter box) sebagai proteksi jalur sepeda berbentuk seperti rantai yang saling berkait," ujar Syafrin saat dihubungi, Rabu (24/2/2021).

Syafrin menerangkan dalam representasi pot tanaman itu akan berbentuk rantai. Rantai tersebut melambangkan sila ke-2 Pancasila.

Anggaran Jalur Permanen Rp 28 Miliar

Syafrin Liputo mengatakan, pembuatan jalur sepeda permanen itu tidak menggunakan dana ABPD. Syafrin menerangkan jalur sepeda permanen itu nantinya akan menggunakan satu lajur di Jalan Sudirman-Thamrin. Syafrin menegaskan pihaknya tidak akan memangkas trotoar yang ada sebagai jalur sepeda.

Jalur sepeda permanen itu akan dibuat di dua sisi. Sisi pertama yang di Jalan Sudirman-Thamrin arah Bundaran HI dan sebaliknya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan pembangunan tugu sepeda ini menelan anggaran senilai Rp 800 juta. Sementara untuk anggaran jalur sepeda permanennya Rp 28 miliar yang didapat dari pihak ketiga.

"Tugu sepeda ini dapat anggaran dari kewajiban pihak swasta, pihak ketiga. Kemudian nilainya kurang-lebih Rp 28 miliar, termasuk tugunya yang Rp 800 juta," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (8/4).

Polemik Roadbike di Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin

Meski jalur sepeda di Sudirman-Thamrin sudah diberi pembatas, masih ada sejumlah pesepeda yang berada di jalur kendaraan besar. Kemudian disorot juga ketika pesepeda road bike diacungkan jari tengah oleh pemotor.

Aksi pemotor itu ramai dibahas. Pemprov DKI akhirnya membuat kebijakan memberi ruang pada pesepeda road bike melintas jalan Sudirman-Thamrin di jam-jam khusus.

Road biker melintas di jalur Sudirman-Thamrin dibolehkan saat weekdays di pukul 05.00-06.30 WIB.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, di luar pukul 05.00-06.30 WIB, road bike harus melintas di jalur sepeda permanen. Nantinya lintasan untuk road bike akan diatur.

"Ini nanti, jalur itu diatur, bukan berarti 100 persen dikuasai oleh road bike. Jadi bukan jalan itu 100 persen untuk road bike. Nanti kan diatur lintasannya," sambungnya.

Jalur Sepeda Permanen Sudirman-Thamrin Diminta Dibongkar

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengintervensi polemik jalur sepeda Sudirman-Thamrin, DKI Jakarta. Sahroni menyebut Kapolri bisa membongkar jalur sepeda permanen tersebut bila dianggap perlu

"Mohon kiranya Pak Kapolri evaluasi tentang jalur permanen sepeda yang sudah ada di Sudirman-Thamrin. Jangan sampai ada isu tentang diskriminasi, baik sepeda road bike dan sepeda seli. Sampai terjadi kemarin ada memecah belah perkataan yang tidak pantas disampaikan oleh salah satu komunitas," kata Sahroni dalam rapat, Rabu (16/6/2021).

Sahroni menyayangkan jalan umum yang dijadikan jalur sepeda permanen karena hanya dipakai 2 jam. Dia khawatir komunitas pengguna jalan lain, seperti komunitas motor, nantinya meminta jalur khusus juga dan merepotkan pemerintah pada akhirnya.

Sahroni meminta Kapolri tegas mengevaluasi keberadaan jalur sepeda Sudirman-Thamrin. Jalur itu diminta dibongkar dan dipakai bersama-sama para pengguna jalan dengan risiko ditanggung sendiri-sendiri.

Merespons hal itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sepakat agar jalur sepeda permanen itu dibongkar. Jenderal Sigit mengatakan akan melakukan studi banding ke negara yang mempunyai jalur sepeda.

Soal jam dan luasan jalur sepeda, Jenderal Sigit mengatakan akan berkoordinasi dengan Kemenhub dan Pemprov DKI Jakarta.

"Prinsipnya terkait dengan jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas, kami setuju untuk masalah yang permanen itu nanti dibongkar saja," kata Jenderal Sigit.

Respons Pemprov DKI

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan keputusan itu belum final. Dia menyampaikan Kapolri masih akan melakukan kajian lebih lanjut terkait pembongkaran ini.

"Itu permintaan dari Ahmad Sahroni (Wakil Ketua Komisi III DPR) sahabat saya nanti kita akan pelajari kembali, kita akan lihat kembali. Semua kebijakan yang diambil tidak mungkin memuaskan semua pihak. Makanya kebijakan ini diambil untuk kepentingan banyak orang. Tidak ada kebijakan untuk semua orang," terang Riza.

Riza membantah anggapan pembangunan jalur sepeda permanen ini tanpa adanya kajian terlebih dahulu. Menurutnya, sejak awal tujuan diadakannya jalur sepeda permanen agar tak mengganggu pelaku transportasi lainnya saat di jalan raya.

"Pemprov DKI Jakarta membuat jalur sepeda dalam rangka memberikan kesempatan bagi pengguna sepeda agar dapat memiliki jalur sendiri sehingga tidak terganggu pengguna moda transpor lainnya dibatasi dan diatur," sambungnya. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan