Gebrakan Menkes 'Bukan Dokter' yang Dipuji Habis Luhut

Kinerja Budi Gunadi Sadikin sebagai Menkes dipuji habis oleh Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Meski bukan seorang dokter, Budi dianggap telah bekerja sangat baik dalam penanganan COVID-19 di Indonesia.

Dihimpun detikcom, Budi resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (23/1/2020). Setelah dilantik, Budi mengaku mendapatkan tugas khusus dari Jokowi untuk menangani COVID-19 secepatnya dan sebaik-baiknya.

"Khusus mengenai tugas yang diminta oleh Bapak Presiden agar difokuskan segera bisa dilakukan agar bagaimana kami bisa menangani masalah COVID-19 ini dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya," ujar Budi dalam jumpa pers di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

"Agar semua murid bisa kembali sekolah dengan segera, agar semua pengusaha UKM bisa segera kembali menggelar tokonya agar semua keluarga kita bisa kembali bersilaturahmi, dan agar seluruh rakyat Indonesia bisa hidup normal kembali," sambung dia.

Kendati demikian, Budi mengaku tidak bisa bekerja sendirian. Dia meminta dukungan dari seluruh komponen bangsa untuk menangani pandemi COVID-19 ini.

"Untuk itu, kami sangat membutuhkan dukungan dari seluruh komponen bangsa. Baik itu asosiasi kedokteran, baik itu pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kotamadya serta seluruh teman-teman sekalian. Masalah ini adalah masalah yang sangat secara tidak mungkin kami lakukan sendiri, yang harus kami lakukan secara inklusif serta gotong royong," tuturnya.

Berikut ini kiprah Budi Gunadi Sadikin selama kurang-lebih 6 bulan menjabat:

1. Tampil dan Beri Penjelasan ke Publik

Salah satu perbedaan Menkes Budi Gunadi Sadikin dengan pendahulunya dr Terawan Agus Putranto adalah kehadirannya di depan publik untuk menjelaskan perkembangan penanganan COVID-19. Budi Gunadi lebih sering tampil memberikan penjelasan ke publik mengenai kasus Corona di Indonesia.

Di hari-hari pertama menjabat, Budi Gunadi dihadapkan pada momentum libur Natal dan tahun baru. Budi meminta alokasi tambahan perawat untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kasus virus Corona (COVID-19) saat libur Natal dan tahun baru. Budi memastikan, kecuali perawat, jumlah dokter hingga alat kesehatan masih memadai.

"Dan kebetulan sebenarnya tempatnya ada, tinggal kita tambah jumlah bed dan ICU. Ada potensi bisa 100 bed tambahan yang critical, bukan ruangannya ternyata, tapi perawat," ujar Budi saat konferensi pers di saluran YouTube Kemenkes RI, Jumat (25/12/2020).

Di saat yang bersamaan juga saat itu tengah ramai mengenai virus Corona yang sudah bermutasi di Inggris dan Afrika Selatan. Untuk mengantisipasi virus Corona versi mutan itu, Budi akan membentuk tim khusus.

"Kami sudah mendengar ada berita tersebut. Yang kami lakukan adalah kami meminta para ahli di Kemenkes untuk mempelajari strain tersebut," kata Budi.

Budi menjelaskan virus varian baru itu harus dihadapi dengan langkah ilmiah. Dia punya wakil menteri seorang dokter, yakni Dante Saksono Harbuwono. Budi percaya pada kepakaran Dante.

"Saya sudah minta teman-teman untuk segera berkonsultasi dengan ahli biologi kedokteran untuk memastikan apa sebenarnya yang terjadi," kata Budi.

2. Izinkan Perawat Tanpa STR Bekerja

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengizinkan perawat yang belum memiliki surat tanda registrasi (STR) untuk bekerja di rumah sakit. Ini dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan perawat.

Saya sudah merelaksasi beberapa aturan yang mengizinkan agar perawat-perawat yang belum memiliki surat tanda registrasi atau STR resmi boleh langsung masuk bekerja. Itu ada sekitar 10.000 (perawat tanpa STR)," kata Budi, Senin (11/6/2021).

3. Minta KPK Awasi Vaksinasi

Menkes Budi Gunadi Sadikin bersama Menteri BUMN Erick Thohir menemui pimpinan KPK membahas terkait pengadaan vaksin virus Corona (COVID-19) di Indonesia. Menkes Budi meminta KPK mengawasi semua proses vaksinasi di Tanah Air.

"Pada kesempatan ini saya dan Pak Menteri BUMN hadir ke KPK untuk membicarakan mengenai pengadaan vaksin dan sedikit mengenai proses vaksinasinya. Sehingga kita bisa secara transparan, bertukar pikiran dan meminta bantuan KPK untuk mengawasi," kata Budi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/1/2021).

Budi ingin segala risiko terjadinya korupsi dalam proses vaksinasi dapat dicegah sedini mungkin. Dia pun menjelaskan beberapa risiko tersebut, mulai dari pembelian vaksin, distribusi, hingga penyuntikan.

4. Vaksinasi

Vaksinasi di Indonesia dimulai pada 13 Januari 2021. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi orang yang pertama divaksinasi.

Selain Jokowi, sejumlah orang ikut divaksinasi. Mulai dari Menkes Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, hingga artis Raffi Ahmad.

Jokowi mengatakan proses vaksinasi ini dilakukan setelah mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM serta fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia.

"Vaksinasi perdana ini dilakukan setelah kita mendapatkan izin penggunaan darurat, emergency use authorization dari BPOM dan juga telah keluarnya fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya," jelas Jokowi.

5. Menkes Sebut Testing Corona di RI Salah

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengomentari upaya 3T atau testing, tracing, dan treatment terkait penanganan COVID-19. Menurut Budi, testing Corona di Indonesia selama ini salah secara epidemiologi.

Dalam 'Dialog Warga 'Vaksin & Kita' Komite Pemulihan Ekonomi % Transformasi Jabar' yang disiarkan di YouTube PRMN SuCi seperti dikutip Jumat (22/1/2021), Menkes Budi Gunadi berbicara soal strategi mengatasi pandemi seperti yang disampaikan WHO. Menurut Menkes mengutip WHO, mengatasi pandemi tak terbatas hanya di upaya vaksinasi maupun soal rumah sakit.

"Ini kan belum sebulan kan, baru 3 minggu saya jadi Menkes. Sebenarnya itu tadi, kita setiap hujan sibuk ngepel, padahal bocornya nggak pernah ditambel. Masalah bukan di... WHO juga bilang strategi ngatasin pandemi itu bukan hanya vaksin. Bukan hanya ngurusin RS, itu mah udah di ujung, udah telat," ucap Budi.

Menurut Menkes Budi Sadikin, yang harus diurus saat ini adalah perubahan protokol kesehatan pasca-pandemi dan sebelum pandemi yang beda. Dia mengungkit peristiwa jet menabrak Twin Tower di Amerika Serikat.

"Sama kayak dulu tuh ada jet nabrak twin tower di Amerika, jebret. Saya kan naik pesawat sering, itu berubah kan protokol naik pesawat," ucap Budi Sadikin.

Setelah itu, Budi Sadikin mengomentari 3T tadi. Dia menyebut 3T ini penting, seperti analogi menambal kebocoran ketika hujan, bukan hanya sibuk mengepel.

Menurut Menkes Budi Sadikin, testing Corona saat ini salah secara epidemiologi. Penyebabnya, testing tinggi itu sebagian di antaranya menyasar kepada pihak yang itu-itu saja. Satu orang bisa dites sampai berkali-kali dan masuk hitungan testing. Budi Sadikin mencontohkan dirinya yang seminggu bisa dites 5 kali. Dia menilai itu tidak efektif karena seharusnya yang dites adalah suspek Corona.

"Kita tuh nggak disiplin. Cara testing-nya salah. Testing-nya banyak, tapi kok naik terus. Habis, dites orang kayak saya. Setiap kali mau ke Presiden dites, (ke) Presiden dites. Barusan saya di-swab. Seminggu bisa 5 kali swab karena masuk Istana. Emang bener gitu? Testing kan nggak gitu harusnya kan," sebut Budi Sadikin.

"Testing itu kan, testing epidemiologi ya aku diajarin tuh sama temen-temen dokter, bukan testing mandiri. Yang dites tuh orang yang suspek, bukan orang yang mau pergi kayak Budi Sadikin mau ngadep Presiden. Nanti 5 kali (dites) standar WHO kepenuhi tuh, 1 per 1.000 per minggu, tapi nggak ada gunanya testing-nya secara epidemiologi," imbuh dia.

6. Menkes Ambil Data KPU soal Vaksinasi

- Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kekecewaannya terkait data milik Kemenkes untuk program vaksinasi COVID-19. Budi kapok akan data Kemenkes dan memilih memakai data dari KPU.

"Jadi sekarang saya sudah lihat baik kabupaten/kodya nanti saya akan perbaiki strategi vaksinasinya. Ada pengadaan vaksin, logistik vaksin dan strategi vaksinasi. Datanya juga supaya nggak salah gimana, sudah kapok saya nggak mau lagi pakai datanya Kemenkes, di-crossing-crossing, Dukcapil. Aku ambil datanya KPU, KPU sudahlah kita ambil, KPU manual itu. Kemarin baru pemilihan Jawa Barat, banyak pemilihan kayaknya itu yang paling current, jadi ambil data KPU base-nya untuk rakyat di atas 17 tahun," kata Budi.

7. Gaungkan Flattening The Curve Saat Corona Tembus 1 Juta

Menkes Budi Gunadi Sadikin menyoroti kasus positif COVID-19 di Indonesia yang menembus angka 1 juta atau tepatnya 1.012.350. Budi pun menekankan agar pengendalian laju penularan virus ini harus lebih maksimal.

"Kita harus mengurangi laju penularan dari virusnya, istilah kerennya yang pasti Bapak-Ibu sudah lihat di video-video yang beredar. Kita harus flatten the curve, kita harus mengurangi laju pengurangan virusnya, sehingga fasilitas kesehatan yang kita miliki tidak terlalu berat bebannya, sehingga kita memiliki waktu yang lebih banyak untuk merespons virus ini," kata Budi dalam siaran langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (26/1/2021).

8. Tracing Swab Antigen

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan strategi tracing dan testing yang dilakukan di Indonesia ke depan akan mengadopsi strategi India. Budi menyebut strategi tracing dan testing India ini akan memperlihatkan kenaikan kasus Corona.

Budi Gunadi menyampaikan bahwa akan menggencarkan swab antigen untuk testing dan tracing kasus Corona kepada orang yang kontak erat dengan pasien Corona. Menurutnya, swab antigen ini lebih cepat mendeteksi laju penularan Corona.

"Begitu ada kontak erat kita kasih target mereka (tracer) bisa nggak 15-30 orang dalam 2 minggu sebelumnya dia teridentifikasi dalam 72 jam di-trace. Begitu sudah dapat orang-orang ini harus segera dites. Tesnya harus dengan tes antigen supaya cepat. Itu akan kita distribusikan ke puskesmas. Kalau dia positif oleh swab antigen langsung masuk kasus positif," kata Budi Gunadi saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen DPR/MPR, Selasa (9/2/2021).

"Swab antigen ini bagusnya cepat dan bisa langsung di titiknya, karena kita butuh kecepatan di sini mengejar agar bisa kurangi laju penularannya. Kalau dia positif oleh swab antigen kontak erat ini langsung masuk kasus positif," sambungnya.

9. Vaksinasi Gotong Royong

Pemerintah resmi menetapkan harga pembelian vaksin COVID-19 untuk layanan vaksinasi gotong royong. Harga pembelian vaksin itu ditetapkan sebesar Rp 321.660 per dosis.

Penetapan harga itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm Melalui Penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin COVID-19 dan Tarif Maksimal Pelayanan untuk Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong.

"Harga pembelian vaksin sebesar Rp 321.660 (tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah) per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 (seratus tujuh belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) per dosis," demikian isi Keputusan menteri, seperti dilihat, Minggu (16/5/2021).

10. Langkah Tangani Lonjakan Kudus dan Bangkalan

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah melakukan segala upaya untuk meredam penularan virus Corona di Kabupaten Kudus dan di Kabupaten Bangkalan. Salah satunya mengirimkan 50 ribu vaksin masing-masing ke Kudus dan ke Bangkalan.

"Untuk vaksinasi, khusus daerah Kudus kita sudah drop 50 ribu vaksin untuk daerah Kudus supaya bisa segera disuntikkan, di Bangkalan kita akan drop segera 50 ribu supaya bisa mengurangi resiko penularan," ujar Budi Gunadi, dalam konferensi pers virtual yang disiarkan di YouTube Setpres, Senin (7/6/2021).[detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan