Jokowi: WTP Bukan Tujuan Akhir, Kita Ingin Uang Rakyat Digunakan Sebaik-baiknya

Presiden Joko Widodo menyebut, predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan pemerintah pusat bukan tujuan akhir.

Sebab, kata dia, tujuan akhir pemerintah yakni menggunakan uang rakyat sebaik-baiknya agar manfaatnya dirasakan betul oleh masyarakat.

Hal itu Jokowi sampaikan dalam acara Penyampaian LHP LHKPP dan IHPS II serta Penyerahan LHP Semester II Tahun 2020 yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (25/6/2021).

Baca juga: BPK Berikan Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020

"Predikat WTP bukanlah tujuan akhir, karena kita ingin mempergunakan uang rakyat sebaik-baiknya, dikelola dengan transparan dan akuntabel," kata Jokowi.

"Memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat," tuturnya.

Kendati demikian, Jokowi mengaku tetap bersyukur. WTP, kata dia, merupakan pencapaian yang baik di tengah tahun yang berat akibat krisis pandemi Covid-19.

WTP kali ini adalah yang kelima yang diraih pemerintah secara berturut-turut sejak tahun 2016.

Jokowi mengaku, ke depan pemerintah akan memperhatikan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan BPK untuk mengelola pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Defisit anggaran dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dilaksanakan secara responsif, mendukung kebijakan counter technical dan akselerasi pemulihan ekonomi dikelola secara hati-hati, kredibel, dan terukur," ujarnya.

Jokowi pun mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir. Kerja-kerja luar biasa atau extraordinary masih dibutuhkan.

Sejak pandemi Covid-19 muncul di tahun 2020, kata dia, pemerintah telah menempuh langkah-langkah extraordinary seperti melakukan refocusing dan realokasi anggaran di seluruh jenjang pemerintahan, hingga memberi ruang relaksasi defisit APBN.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, lanjut Jokowi, pemerintah berhasil meningkatkan belanja kesehatan sekaligus dan menjaga ekonomi Tanah Air dari berbagai tekanan.

"Meskipun kita sempat mengalami kontraksi yang dalam di kuartal kedua tahun 2020 yaitu  minus 5,32 persen, tapi kuartal berikutnya kita melewati rock bottom, ekonomi indonesia tumbuh membaik sampai kuartal I 2021 kita berada di minus 0,74 persen," ujarnya.

Oleh karenanya, ke depan, Jokowi meminta jajarannya dari pemerintah pusat hingga daerah untuk terus melakukan kerja-kerja luar biasa. Ia ingin Indonesia segera bangkit dari pandemi.

"Situasi yang kita hadapi masih dalam situasi extraordinary yang harus direspons dengan kebijakan yang cepat dan tepat, yang membutuhkan kesamaan frekuensi oleh kita semuanya," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, opini tersebut menunjukkan LKPP tahun 2020 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BPK sudah melakukan pemeriksaan atas 86 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Begitupun pemeriksaan pada tingkat Kuasa Pengguna Anggaran BUN dan badan usaha operator belanja subsidi.[kompas.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan