Prabowo Blak-blakan soal Heboh Anggaran Alutsista Rp 1.700 Triliun

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan soal heboh isu anggaran Rp 1.700 triliun untuk membeli alutsista selama 25 tahun. Prabowo menegaskan anggaran tersebut masih digodok, belum disetujui.

"Ada yang mengatakan oh Prabowo ingin bikin anggaran Rp 1700 triliun. Dibikin heboh, Rp 1.700 triliun itu pun belum disetujui, masih digodok, bener nggak," kata Prabowo, dalam podcast Deddy Corbuzier, seperti dilihat pada Minggu (13/6/2021).

Prabowo menjelaskan saat ini anggaran Rp 1.700 triliun itu belum disetujui karena masih menunggu pembahasan dengan kementerian lainnya.

"Kan ini kan bernegara itu tidak gampang kan, bernegara itu ada prosesnya, ada prosedurnya, ada sistimnya, ada tata cara, tata keloloa. Jadi kami pihak yang teknis menteri itu, saya di bidang pertahanan saya diwajibkan menyusun wacana pertahanan, anggarannya berapa saya ajukan, bener nggak. Presiden setuju apa enggak, tapi presiden pasti minta saran bagaimana Menteri Keuangan. bagaimana menteri bappenas perencanaan nasional bagaimana. Kan begitu, nanti tanya lagi menteri-menteri lain, kan begitu," ungkapnya.

Prabowo mengatakan awalnya ia diminta Presiden Jokowi untuk membentuk masterplan terkait rencana pertahanan selama 25 tahun kemudian. Namun karena ada pandemi Corona rencana itu sempat tertunda.

"Jadi gini waktu saya baru dilantik, kurang lebih dua minggu setelah dilantik, kurang lebih ya 10 hari atau 2 minggu setelah dilantik, di Istana beliau panggil saya, beliau panggil saya Menhan saya ingin suatu master plan, saya ingin suatu grand desain saya minta 15-25 tahun, saya minta utuh rencanakan, ya itu petunjuk beliau kan, saya jalankan," kata Prabowo.

Awalnya Prabowo mengaku mempelajari keadaan, situasi kondisi dan sebagainya, lalu dia merancang dan membutuhkan waktu hingga akhirnya muncul pandemi COVID-19. Setelah pandemi muncul akhirnya semua pihak fokus untuk mengatasi pandemi COVID-19 sehingga pembahasan tentang alutsista tersebut sempat tertunda, Prabowo menyebut Jokowi sempat menunggu lama tentang rancangan alutsista itu karena banyak pihak memprioritaskan penanganan COVID-19.

"Tertunda, sebagian tertunda, jadi memang tertunda, jadi ini lah yang kita menata kita bikin rencana, kita bikin sesuai petunjuk beliau, master plan saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini baru kita exercise kan, kita hitung-hitung," sambungnya.

Prabowo Angkat Bicara soal Isu Mafia Alutsista
Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto buka suara terkait isu mafia alutsista yang ramai diperbincangkan belakangan ini. Prabowo menegaskan siap untuk menertibkan berbagai kemungkinan penyalahgunaan anggaran.

"Jadi begini, itu terjadi di mana-mana dan itulah yang mau kita tertibkan, sekarang itu yang mau saya tertibkan. Sekarang saya dapat perintah dari presiden, mandat perintah itu saya sedang menata jadi kita minimalkan lah kemungkinan-kemungkinan yang tidak benar," kata Prabowo dalam podcast Deddy Corbuzier, seperti dilihat pada Minggu (13/6/2021). Prabowo menjawab pertanyaan Deddy soal ramai kabar isu dugaan korupsi dan mafia alutsista.

Prabowo Susun Sistem Cegah Penyalahgunaan

Prabowo mengaku sedang menyusun sistem untuk meminimalkan potensi korupsi. Dia juga bernegosiasi langsung ke produsen untuk menanyakan harga detail dari alutsista yang akan dibeli.

"Ya pasti ada, itu yang saya bilang tertibkan, kita mau minimalkan caranya bagaimana ya kita susun sebuah sistem, sistemnya seperti apa. Jadi sekarang saya banyak yang saya lakukan, saya negosiasi langsung dengan produsen sehingga saya ingin tahu harga yang sebenarnya itu berapa apa sih? kalau kita mau beli alat ini harganya berapa," ujar Prabowo.

Selain itu, mantan Pangkostrad tersebut bakal mengundang BPK hingga kejaksaan untuk memeriksa kontrak di Kementerian Pertahanan. Prabowo ingin memastikan jajarannya tidak terlibat penyalahgunaan anggaran.

"Untuk menjaga bahwa kita pun tidak akan tergoda untuk terlibat dalam hal itu saya rencananya dan kita sudah coba sekarang ini, saya rencananya mengundang kejaksaan, BPKP sama BPK untuk periksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif. Jadi kontrak itu ada berapa tahap, jadi ada kontrak awal, ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi, kondisi keuangan, kondisi ini kondisi ini, sampai ujungnya kalau kontrak itu.... dalam perjalanan ini saya akan minta kejaksaan, BPKP, dan BPK," tutur Prabowo.[detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan