Arahan Jokowi dan Beda 2 Menko soal Perpanjangan PPKM Darurat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan kepada para menterinya terkait perpanjangan PPKM Darurat di Jawa-Bali. Namun, ada pernyataan berbeda antara Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan soal perpanjangan PPKM Darurat ini.

Mulanya, kabar soal perpanjangan masa PPKM Darurat sudah terlebih dahulu diungkapkan oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy. Dia mengaku sudah menerima arahan dari Jokowi soal keputusan perpanjangan PPKM Darurat.

"Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan bapak Presiden (PPKM Darurat) dilanjutkan sampai akhir Juli. Sampai akhir Juli PPKM," kata Muhadjir saat meninjau Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien Corona, Sleman, Jumat (16/9/2021).

Muhadjir mengatakan dengan adanya perpanjangan PPKM Darurat ini, Jokowi menyampaikan ada beberapa risiko. Di antaranya yang dia sebut yakni terkait bantuan sosial atau bansos.

"Perpanjangan ini memang banyak risiko. Termasuk bagaimana supaya seimbang, bersama-sama antara tadi itu meningkatkan disiplin warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan standar PPKM dan bantuan sosial," katanya.

Keputusan Diambil 2-3 Hari Lagi
Pernyataan itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut mengatakan pemerintah mengambil pilihan sulit terkait PPKM darurat. Oleh karena itu, keputusan belum bisa ditentukan langsung.

Luhut awalnya bicara soal PPKM darurat untuk menurunkan aktivitas masyarakat. Dia juga berbicara soal varian Delta yang lebih menular.

Namun, katanya, penurunan aktivitas tidak serta-merta menurunkan jumlah kasus. Menurutnya, hal itu terjadi karena masa inkubasi virus.

"Dibutuhkan waktu kurang-lebih 14-21 hari penambahan kasus ini mulai menurun," ucap Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7/2021).

Dia mengatakan PPKM darurat perlu diambil untuk menurunkan kasus Corona. Dia menyebut Presiden Jokowi memerintahkan pemberian bantuan sosial tambahan kepada masyarakat yang terdampak PPKM darurat.

"Dampak ekonomi rakyat kecil cukup besar, akibat penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat," tuturnya.

Luhut kemudian menyebut pemerintah masih melakukan evaluasi terkait PPKM darurat. Pengumuman diperpanjang atau tidaknya PPKM darurat akan disampaikan kepada Presiden Jokowi lebih dulu dan diumumkan 2 atau 3 hari mendatang.

"Saat ini kami sedang melakukan evaluasi terhadap apakah PPKM dengan jangka waktu dan apakah dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut, kami akan laporkan kepada Bapak Presiden. Saya kira dalam 2-3 hari ke depan kita akan umumkan secara resmi," ucapnya.

Dia menyebut ada dua indikator yang menjadi evaluasi PPKM darurat, yakni penambahan kasus dan bed occupancy rate (BOR) rumah sakit. Menurutnya, saat ini indikator penambahan kasus dan bed occupancy rate mulai membaik.

Untuk diketahui, PPKM Darurat dimulai sejak 3 Juli 2021. Seharusnya PPKM darurat berakhir pada 20 Juli 2021. PPKM Darurat awalnya dilaksanakan di Jawa-Bali. Dalam perjalanannya, pemerintah menyatakan ada 15 daerah lain yang melaksanakan PPKM darurat di luar Jawa dan Bali.

PPKM darurat ditargetkan bisa membuat kasus Corona melandai. Namun hingga 2 pekan pelaksanaan PPKM darurat, kasus Corona terus melonjak hingga 50 ribu lebih kasus baru per hari.

Jokowi: Pengumuman PPKM Darurat Jangan Keliru

Lantas apa sebenarnya disampaikan Jokowi dalam ratas? Jokowi menegaskan PPKM darurat ini menjadi pertanyaan masyarakat sehingga tidak boleh keliru.

Jokowi menyampaikan itu dalam Pengantar Presiden RI pada Ratas Evaluasi PPKM Darurat di Istana Merdeka, Jumat (16/7). Video pernyataan Jokowi itu diunggah di YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu (17/7).

"Ini pertanyaan masyarakat sekarang adalah satu yang penting yang perlu kita jawab, PPKM darurat ini akan diperpanjang tidak, kalau mau diperpanjang, sampai kapan," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan kebijakan ini sangat sensitif. Dia meminta diputuskan secara jernih.

"Ini betul hal-hal yang sangat sensitif, harus diputuskan dengan sebuah pemikiran yang jernih, jangan sampai keliru," ujarnya.[detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan