Bencana Alam Meningkat Signifikan, Ini 4 Arahan Jokowi ke BMKG

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas) BMKG 2021. Jokowi memberikan sejumlah arahannya kepada BMKG terkait penanganan bencana.

"Negara kita Indonesia ini memiliki risiko bencana geo-hidrometeorologi yang tinggi. Jumlah kejadian bencana geo-hidrometeorologi meningkat signifikan setiap tahunnya. Frekuensi dan intensitasnya juga terus meningkat bahkan melompat, kita akan mengalami multi bencana dalam waktu bersamaan," kata Jokowi dalam pidatonya yang disiarkan YouTube infoBMKG, Kamis (29/7/2021).

"Gempa bumi misalnya, pada kurun waktu tahun 2008-2016 rata-rata 5.000 sampai 6.000 kali dalam satu tahun. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 7.169 kali, dan pada tahun 2019 jumlahnya meningkat signifikan menjadi lebih dari 11.500 kali," lanjutnya.

Hal serupa juga terjadi pada cuaca ekstrem dan siklon tropis. Jokowi mengatakan frekuensi durasi dan intensitas cuaca ekstrem dan siklon tropis di Indonesia juga meningkat signifikan.

"Periode ulang terjadinya El Nino atau La Nina pada periode 1981-2020 cenderung semakin cepat 2 sampai dengan 3 tahunan dibanding periode 1950-1980 yang berkisar 5 sampai 7 tahunan," kata Jokowi.

Dengan tantangan yang semakin meningkat, Jokowi pun meminta ketangguhan dalam menghadapi bencana juga ditingkatkan. Dia meminta manajemen penanganan bencana, kemampuan untuk mengantisipasi dan memitigasi bencana juga ditingkatkan.

Berikut Arahan Jokowi ke BMKG:

1. Layanan BMKG harus disertai dengan inovasi-inovasi yang mengikuti perkembangan teknologi terbaru. BMKG harus meningkatkan adaptasi teknologi untuk observasi analisis prediksi dan peringatan dini secara lebih cepat dan akurat agar Indonesia lebih mampu meminimalkan risiko yang harus dihadapi

2. Peringatan BMKG harus bisa dan harus digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan pemerintah di berbagai sektor informasi dari BMKG, seperti kekeringan, cuaca ekstrem, gempa dan kualitas udara harus menjadi perhatian dan acuan bagi berbagai sektor dalam merancang kebijakan dan pembangunan. Kebijakan nasional dan daerah harus betul-betul sensitif dan antisipatif terhadap kerawanan bencana. BMKG

"Karena itu saya ya minta agar sinergi dan kolaborasi antara BMKG dengan kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah harus terus diperkuat. BMKG harus mampu memberikan layanan informasi yang akurat yang dapat diperoleh dengan cepat dan mudah sehingga informasi dan data dari BMKG tersebut bisa digunakan oleh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dalam merancang kebijakan dan merencanakan pembangunan," tutur Jokowi.

3. BMKG harus terus meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan dan adaptasi bencana. Terutama di tingkat daerah, dari tingkat kelurahan/desa, hingga provinsi harus ada desain manajemen yang jelas yang melibatkan pemerintah swasta dan masyarakat sejak fase prabencana, tanggap darurat dan pascabencana. Manajemen ini perlu disimulasi dan dilatih sehingga ketika terjadi bencana Indonesia sudah sangat siap langsung bekerja dengan cepat.

4. BMKG harus melakukan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat, terutama masyarakat di wilayah yang rawan bencana. Kesiagaan dan ketangguhan masyarakat atas ancaman bencana perlu terus ditingkatkan. Budaya kesiagaan harus melembaga dalam keseharian masyarakat, memanfaatkan juga kearifan lokal yang sudah ada dalam masyarakat untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana.

"Karena itu saya meminta BMKG bukan hanya menyampaikan informasi cuaca, iklim, gempa dan tsunami yang lebih cepat dan dengan jangkauan yang lebih luas terhadap masyarakat, tetapi bersinergi bersama BNPB mengedukasi masyarakat bagaimana bersiap menghadapi bencana. Masyarakat juga perlu diedukasi untuk mencari dan memanfaatkan informasi yang benar yang disediakan oleh sumber-sumber resmi sehingga tidak mudah terjebak dalam kabar berita berita bohong," papar Jokowi.[detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan