Biden Sebut Jakarta Terancam Tenggelam, Ini Kata Pejabat RI!

Ancaman perubahan iklim memang nyata di Indonesia. Presiden Amerika Serikat, sempat menyinggung soal Jakarta potensi tenggelam dan rencana pemindahan ibu kota negara.

Kementerian PUPR melihat soal ancaman Jakarta tenggelam di masa depan, salah satunya terkait penurunan permukaan tanah di Jakarta. Namun, hal ini masih butuh kajian lebih lanjut.

"Saya melihat presiden Amerika menyampaikan membandingkan Indonesia, terkait rencana Ibu Kota Negara Baru. Lalu DKI Jakarta dikaitkan dengan subsidence (penurunan muka tanah), dia itu hanya mencontohkan," kata Direktur Sungai dan Pantai Kementerian PUPR, Bob Arthur Lambogia kepada CNBC Indonesia, Jumat (30/7).

Dia menjelaskan terkait wacana Jakarta tenggelam  menunggu hasil kajian terbaru. Untuk menjawab pertanyaan apakah benar setiap tahun permukaan tanah di Jakarta terus menurun.

"Subsidence (turunnya muka tanah) ini perlu dan sedang membuat rumusan terbaru, apakah masih terus berlanjut. Masih perlu ada kajian baru apakah benar turun terus tiap tahun atau tidak. Apakah turun dalam waktu terbatas atau ada batas hentinya," jelasnya

"Kita berharap itu berhenti jangan berjalan terus sampai 5 - 10 tahun ke depan, tapi nanti jawabnya dari hasil kajian yang dilakukan," tambahnya.

Ihwal potensi tenggelamnya Jakarta sudah menjadi isu sejak lama. Banjir rob atau masuknya permukaan air laut di wilayah utara Jakarta juga terus terjadi tiap tahun.

Rencana ini juga tertuang dalam pengembangan National Capital Integrated Coastal Development (NCIC) dalam bentuk Giant Sea Wall, sebuah tanggul raksasa di bagian utara dari teluk Jakarta yang melindungi ibu kota dari banjir.

Bob menjelaskan perkembangan proyek Giant Sea Wall masih dalam proses pra desain terkait kapan pembangunan proyek ini lakukan juga masih menunggu kajian yang dilakukan,

"Giant Sea Wall ini proyek kerja sama hibah dari Korea Selatan dan Belanda. Saat ini dalam proses pra desain dan detail desain, juga menunggu kebijakan dari pemerintah. Ini membutuhkan budget yang besar. Sekarang masih dalam tahap pra desain," jelasnya.

Mengutip laporan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) per Mei 2018, tertulis status perkembangan proyek masuk dalam konstruksi. Hasil lengkap review Bappenas atas NCICD ni sudah diserahkan kepada KPPIP. Adapun sumber pendanaan proyek ini berasal dari APBN dan APBD senilai Rp 600 triliun.

Dalam Rakorbangnas BMKG 2021 yang disiarkan dalam Youtube, Kamis (29/7), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dalam 20 tahun terakhir sejumlah daerah pesisir mengalami fenomena banjir rob.

Paling tidak ada 112 kabupaten kota di pesisir pantai Sumatera, Sulawesi, Kalimantan hingga Papua mengalami banjir Rob. Potensi kerugian diperkirakan mencapai Rp 1000 triliun.

"Potensi kerugian akibat banjir rob ditaksir melebihi Rp 1.000 triliun. Biaya tersebut harus dikeluarkan untuk pembuatan tanggul, infrastruktur, peninggian bangunan pesisir laut, hingga biaya relokasi," kata Luhut dalam acara itu.

Salah satu penanggulangan ini adalah pembuatan tanggul. Seperti yang dilakukan di Jakarta pembuatan tanggul membutuhkan dana mencapai Rp 200 triliun. Selain itu banjir rob juga diperparah dengan munculnya fenomena penurunan permukaan tanah yang terjadi di pesisir utara Jawa antara lain Jakarta, Pekalongan, Semarang, sampai Demak. [cnbcindonesia.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan