Faisal Basri Ungkap Cuan Jumbo Vaksin Berbayar, Kementerian BUMN: Halu!

Rencana vaksin berbayar dikritik oleh kalangan ekonom. Salah satunya ekonom Senior Faisal Basri yang menyebut ada cuan jumbo di balik bisnis vaksin berbayar ini.

Menanggapi hal tersebut Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan vaksin yang diberikan kepada masyarakat selama ini adalah yang gratis dan tidak dipungut biaya.

"Faisal Basri ini sudah halu ya, dia bicara mengenai skenario awal, sementara fakta di lapangan hampir semua itu (vaksin) adalah yang gratis, yang gratis," kata dia saat dihubungi detikcom, Selasa (13/7/2021).

Dia menjelaskan saat ini vaksin yang sudah tersebar sekitar 70 juta dosis di seluruh daerah. Sekarang stok hampir 30 juta untuk vaksin gratis.

Arya menyebut vaksin gratis ini akan terus tiba di Indonesia hingga memenuhi kebutuhan masyarakat untuk vaksin gratis.

"Itu fakta bisa dikatakan, mungkin kalau tanya ke pak Faisal Basri sudah divaksin pun, coba tanya dia pakai vaksin gratis atau vaksin berbayar. Pasti dia pakai vaksin gratis. Apa yang disampaikan beliau ini lebih banyak halunya. Ya seperti dulu ketika beliau katakan mafia minyak, mafia minyak, ternyata beliau tidak pernah sampaikan itu jadi wacana aja gitu," kata dia.

Arya mengharapkan Faisal Basri bisa menghitung ulang dan memahami apa yang disampaikan oleh Faisal adalah hal yang tidak benar.

Sebelumnya Faisal Basri mengritik Kementerian BUMN dengan hitung-hitungan untung yang diraup jika program vaksin berbayar sudah dijalankan.

Dikutip dari cuitan di Twitternya Faisal mengasumsikan keuntungan vaksin berbayar Rp 100.000 per dosis. Maka yang bisa dikantongi keuntungannya adalah RP 17,2 triliun. Hal ini dihitung jika Kementerian BUMN kebagian tugas menyuntik 172 juta dosis vaksin COVID-19.

"Berdasarkan skenario awal, bayangkan betapa menggiurkan bisnis vaksin BUMN. Kalau untungnya Rp 100.000 per suntikan, rentenya senilai Rp 17,2 triliun. Makanya ada vaksin "gotong royong" (lebih tepat vaksin rente)," kata Faisal Basri.

Kementerian Kesehatan juga sudah menetapkan vaksin berbayar Rp 439.570/suntikan, sudah termasuk tarif maksimal pelayanan sebesar Rp 117.910 per dosis. Jika dua kali suntik, maka masyarakat maksimal harus membayar Rp 879.140.

Faisal bahkan menyebut vaksin berbayar ini adalah 'vaksin rente'. "Jadi, untuk membunuh vaksin rente, pemerintah ambil alih stok vaksin yg sudah ada dan akan dibeli. BUMN2 farmasi murni jadi operator vaksinasi, mempercepat target herd immunity 70% yg dicanangkan pemerintah," sarannya. [detik.com]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan bawah postingan